Salin Artikel

Satgas Covid-19: Belum Ada Penundaan Pilkada di Zona Merah

"Sampai sekarang belum ada penundaan pilkada di zona merah," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (8/12/2020).

Meskipun demikian, Wiku juga meminta satgas untuk bertindak tegas apabila protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada tersebut tidak ditegakkan.

Apabila pemilih tidak menegakkan disiplin, kata dia, maka pihak penyelenggara pun berhak menolak partisipasi pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).

Menurut Wiku, hal tersebut perlu dilakukan demi keselamatan masyarakat agar tak terpapar Covid-19.

"Satgas pusat mengarahkan kepada satgas daerah untuk mengawasi berlangsungnya pilkada," kata dia.

Pihaknya juga mengimbau satgas daerah untuk ikut membantu penyelenggara pilkada di TPS dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan.

Selain itu, satgas daerah juga diminta untuk menindak tegas semua bentuk pelanggaran.

"Contohnya, memberikan peringatan keras apabila terjadi kerumunan. Apabila peringatan tersebut tidak digubris maka kami arahkan satgas daerah mengambil langkah tegas membubarkan keramaian untuk mencegah terjadinya penularan di lokasi tersebut," ucap dia.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar hari ini, Rabu (9/12/2020).

Pilkada tersebut digelar di 270 wilayah di Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/09/09183221/satgas-covid-19-belum-ada-penundaan-pilkada-di-zona-merah

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke