Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, tindakan tegas akan menjadi respons pemerintah dalam menyikapi kasus ini.

"Jadi pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu, melalui tim atau Satgas Operasi Tinombala, para pelaku kekejian dan kebengisan terhadap satu keluarga yang menyebabkan terbunuhnya empat orang di Sigi," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Minggu (29/11/2020).

Mahfud mengatakan, saat ini Satgas Tinombala sudah melakukan langkah pengejaran terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang diduga menjadi pelaku teror.

Pengejaran dilakukan melalui upaya isolasi sekaligus pengepungan lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian para pelaku.

"Memang pelakunya adalah Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok Mujahidin Timur ini adalah sisa-sisa kelompok Santoso yang sekarang tersisa beberapa orang lagi dan Operasi Tinombala atau Satgas Tinombala sedang mengejarnya sekarang," tegas Mahfud.

Atas peristiwa ini, Mahfud menyatakan pemerintah mengutuk keras dan menyampaikan duka yang mendalam bagi korban serta keluarga.

"Tentu pemerintah mengutuk keras kepada pelakunya dan menyatakan duka yang mendalam kepada korban dan keluarganya," ucap Mahfud.

Kasus ini terungkap setelah seorang anggota Polsek Palolo menerima informasi adanya kasus pembunuhan di Dusun Lima Lewonu.

Saat polisi mendatang lokasi tersebut, ditemukan empat jenazah yang tewas secara mengenaskan.

Selain korban jiwa, di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) juga ditemukan tujuh rumah yang dibakar oleh Orang Tak Dikenal (OTK).

Sekitar pukul 18.00-23.00 WITA, petugas melakukan olah TKP.

Dari olah TKP itu, polsi juga mendapati keterangan dari lima saksi yang menyebut terduga pelaku kurang lebih sekitar 10 orang.

Di mana tiga di antaranya membawa senjata api laras panjang dan dua senjata api genggam.

Berdasarkan keterangan mereka, terduga pelaku adalah kelompok teroris, Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Hal itu diketahui setelah kelima saksi diperlihakan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh petugas.

Karopenmas Mabes Polri Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan, aparat keamanan langsung melakukan pengejaran terhadap MIT pimpinan Ali Kalora.

"Saat ini sudah ada back-up kurang lebih 100 orang pasukan dari Satgas Tinombala, Brimob Polda Sulteng dan TNI untuk melalukan pengejaran terhadap kelompok Ali Kalora tersebut," ucap Awi.

Antisipasi provokasi

Selain itu, Mahfud juga meminta pimpinan umat beragama di Sulawesi Tengah tidak mudah terprovokasi dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) usai peristiwa teror ini.

Ia mengingatkan, para pimpinan umat agama di Sulawesi supaya tetap menjalin silaturahmi.

"Diharapkan oleh pemerintah kepada seluruh pimpinan umat beragama, di Sulawesi Tengah terutama, terus melakukan silaturahim, untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu SARA," kata Mahfud.

Di samping itu, Mahfud mengungkapkan, kasus pembunuhan tersebut bukan terjadi di tempat ibadah.

Melainkan, berlangsung di tempat yang selama ini kerap dijadikan lokasi pelayanan umat bagi masyarakat setempat.

"Tetapi memang di sebuah tempat yang selama ini secara tidak rutin menjadi tempat pelayanan umat," kata Mahfud.

Buru sampai tuntas

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta TNI-Polri supaya menuntaskan pengejaran hingga menemukan pelakunya.

Komisi III meminta agar Densus 88 Polri dengan back-up sepenuhnya dari satuan-satuan khusus TNI terus memburu dan menuntaskan para teroris di kawasan-kawasan operasi mereka di Sulawesi Tengah, baik hidup atau mati," tegas Arsul kepada Kompas.com, Minggu (29/11/2020).

Arsul menyebut, kelompok teroris di Sulawesi Tengah selama ini melakukan persembunyian dengan memanfaatkan hutan lebat dan area pegunungan.

Medan yang rumit dinilai membuat aparat keamanan mengalami kesulitan menumpas kelompok teroris di wilayah Sulawesi Tengah.

Arsul meyakini, kerja sama antara TNI dan Polri bisa mengakhiri eksistensi kelompok teroris di wilayah tersebut.

"Kami di DPR memahami bahwa kawasan-kawasan yang dipergunakan oleh mereka untuk bersembunyi merupakan kawasan hutan yang masih lebat, daerah pegunungan yang naik turunnya menyulitkan," kata Arsul.

"Namun dengan kolaborasi Polri-TNI yang ditingkatkan terus, maka akan bisa dituntaskan," imbuh Arsul.

Tidak manusiawi

Sementara itu, Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil mengutuk aksi keji ini.

Koalisi menyebut kasus ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi, melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM) dan memunculkan teror di masyarakat.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) Muhammad Isnur mendesak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengambil tindakan cepat, agar peristiwa itu tidak digunakan oleh sekelompok orang untuk memainkan isu SARA dan memecah belah masyarakat.

Menurut Isnur, penyelesaian dan penegakan hukum terhadap pelaku akan meminimalisasi potensi provokasi dan kekerasan lanjutan di wilayah Sulawesi Tengah atau di wilayah lain di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan propaganda atau siar kebencian tentang kekerasan dapat dikendalikan.

Terutama, ketika terjadinya upaya individu atau kelompok untuk menebarkan kekerasan dengan tujuan penyebaran kebencian, permusuhan, atau diskriminasi berbasis SARA.

Ia juga menekankan, kesimpangsiuran berita terhadap situasi harus segera diatasi oleh pemerintah dengan memberikan informasi dan data obyektif.

"Mendesak agar pemerintah segera memulihkan hak-hak korban dan keluarganya, memastikan ratusan warga lain yang mengungsi diberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan kebutuhan semetara selama di pengungsian," ucap Isnur.

Adapun Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil ini terdiri dari Human Rights Watch Group (HRWG), YLBHI, Paritas Institute, LBH Jakarta dan Institute Titian Perdamaian.