Salin Artikel

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Hasilnya dari 30 calon hakim yang ikut seleksi hanya 13 yang berhasil lulus.

"Pada tanggal 19- 23 Oktober 2020 kami juga melakukan assesment kepribadian dan kompetensi terhadap kesehatan," kata Komisioner KY Aidul Fitriciada Azhari, Kamis (26/11/2020)

"Dan tanggal 9 sampai 21 November 2020 klarifikasi rekam jejak di beberapa tempat di Indonesia," ujar dia.

Aidul kemudian merinci jumlah hakim yang lulus berdasarkan bidang hakim yang sedang dicari.

Adapun untuk calon hakim agung kamar tata usaha negara khusus pajak dari 4 orang, yang yang lulus seleksi kualitas adalah satu orang laki-laki yang berprofesi sebagai hakim.

Kemudian untuk calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi ada tujuh orang yang lulus. Terdiri dari lima orang laki-laki dan dua orang perempuan yang berprofesi sebagai hakim

Sementara untuk calon hakim ad hoc hubungan industrial yang lulus seleksi ada sebanyak lima orang (4 laki-laki dan seorang perempuan), dari usulan APINDO 2 orang dan dari usulan serikat buruh 3 orang.

Dari sisi profesi, mereka terdiri dari hakim (1), pengacara (1), akademisi (1) dan profesi lainnya (2).

Tahapan selanjutnya para calon yang lulus akan segera melakukan wawacara pada 2 hingga 4 Desember 2020.

Wawancara akan dilaksanakan secara tatap muka di Gedung KY, Jakarta. Namun apabila nantinya ada calon yang sakit, maka wawancara akan dilakukan secara daring.

Setelah tahapan wawancara, KY akan memberikan nama-nama yang lulus ke DPR pada 10 Desember 2020 untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test).

Berikut nama-nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA yang lulus hasil seleksi kesehatan dan kepribadian:

Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara:

1. Triyono Martono, hakim pada pengadilan pajak

Calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi:

1.Banelaus Naipospos, hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo

2. Felix Da Lopez, hakim ad hoc pada Pengadilan Negeri Medan

3. Mulijanto, hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar

4. Petrus Paulus Maturbongs, hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura

5. Rodjai S. Irawan, hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pemgadilan Negeri Bandung

6. Sinintha Yuliansih Sibarani, hakim ad hoc tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Semarang

7. Yama Dewita, hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang

Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial dari Unsur APINDO

1. Achmad Jaka Mirdinata, Staf Hubungan Industrial Bagian SDM PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)

2. Parmonagan Siregar, hakim ad hoc PHI pada Pengadilan Negeri Medan

Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial dari Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh:

1. Andari Yuriko Sari, Ketua Pusat Studi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Fakultas Hukum Universitas Trisakti

2. Mohammad Fandrian Hadistianto, sekretaris LBHN PP FSP KEP SPSI

3. Yanto Yunus, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Trust

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/19015251/13-calon-hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc-di-ma-maju-ke-tahapan-wawancara-di-ky

Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke