Salin Artikel

Wapres Sebut UMKM Jadi Salah Satu Prioritas Pengembangan Ekonomi Syariah

Menurut dia, UMKM merupakan salah satu karakteristik utama ekonomi Indonesia yang dijalankan oleh umat di Tanah Air.

"Pengembangan UMKM juga termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," ujar Ma'ruf dalam acara pembukaan Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020 secara virtual, Kamis (26/11/2020).

Ma'ruf mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air difokuskan pada empat hal.

Keempat hal tersebut adalah pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah, yang didalamnya termasuk UMKM.

Ma'ruf menilai, UMKM memiliki peranan besar dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut juga seiring dengan fakta bahwa UMKM mencakup 99 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia.

Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi 97 persen penyerapan tenaga kerja, 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, serta penyumbang 58 persen dari total investasi, dan 14 persen dari total ekspor.

"Dalam kondisi krisis seperti saat ini, sektor keuangan tidak dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi karena korporasi mengurangi aktivitas produksi dan investasi, maka sektor UMKM lah yang menjadi salah satu pendorong utama," kata dia.

Hal itu pula yang menjadikan UMKM sebagai prioritas dalam pengembangan ekonomi syariah.

Menurut Ma'ruf, dalam kondisi krisis maupun pasca-krisis, kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala mikro, kecil dan menengah harus tetap diperkuat.

Terutama, dalam rangka melayani kebutuhan dasar masyarakat selama pandemi.

"Penguatan dilakukan antara lain dengan memfasilitasi pelaku UMKM tersebut agar dapat melanjutkan produksi serta memperluas pangsa pasar dan memasarkan produknya secara efisien," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/15282641/wapres-sebut-umkm-jadi-salah-satu-prioritas-pengembangan-ekonomi-syariah

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke