Salin Artikel

BNPB Klaim Pilkada Tak Sebabkan Tren Kenaikan Kasus Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wisnu Widjaja mengklaim bahwa tahapan Pilkada 2020 tidak menyebabkan tren kenaikan kasus Covid-19 di daerah-daerah yang menyelenggarakan kontestasi politik daerah.

Menurut Wisnu, di 309 daerah yang menggelar pilkada tidak ditemukan tren khusus terkait perkembangan status zonasi risiko Covid-19.

"Data cukup menarik kalau bandingkan antara daerah yang ada pilkada dan yang tidak, ternyata trennya tidak ada suatu yang khusus. Artinya bahwa walaupun ada pilkada, tidak menyebabkan adanya tren kenaikan," kata Wisnu dalam konferensi pers daring, Rabu (25/11/2020).

Dia berpendapat, kerja sama pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19 sudah baik.

Wisnu mengatakan, pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat merupakan kunci agar segala kegiatan tetap berjalan aman.

"Artinya bahwa usaha kita, kerja bareng kita menunjukkan hasil yang selama proses pilkada cukup bagus saya kira mencegah penularan," tuturnya.

Wisnu kemudian memaparkan peta zonasi risiko Covid-19 di Tanah Air per 15 November 2020.

Secara nasional, ia menyebut ada 28 kabupaten/kota di zona merah, 345 kabupaten/kota risiko di zona oranye, 121 kabupaten/kota di zona kuning, dan 20 kabupaten/kota di zona hijau.

Di antaranya sebanyak 17 kabupaten/kota di zona merah, 215 kabupaten/kota risiko di zona oranye, 67 kabupaten/kota di zona kuning, dan 10 kabupaten/kota di zona hijau, merupakan daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Wiskun juga mengklaim bahwa kasus aktif Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan dalam satu bulan terakhir. Selain itu, angka kesembuhan disebut mengalami peningkatan.

"Data 26 Oktober sampai 24 November ternyata kasus aktif kita turun 2,93 persen. Kemudian untuk kematian dalam 1 bulan terakhir juga turun 0,23 persen dan kesembuhan meningkat 3 persen," ujar Wisnu.

Kendati demikian, ia mengatakan kasus kematian akibat Covdid-19 harus terus ditekan lagi.

Menurut Wisnu, salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah fasilitas layanan kesehatan untuk menangani pasien Covid-19.

"Ini masalah fasilitas kesehatan. Kita coba tekan terus agar bisa mengurangi (angka kematian). Artinya kondisi kita saat ini cukup membaik," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/25/17105891/bnpb-klaim-pilkada-tak-sebabkan-tren-kenaikan-kasus-covid-19

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke