Salin Artikel

Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisamito mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Ia menyebut, selama vaksin belum tersedia, protokol kesehatan menjadi obat terampuh.

"Kembali saya ingatkan bahwa selama belum ada vaksin maka protokol kesehatan adalah obat terampuh untuk menekan angka penularan," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Selretariat Presiden, Selasa (24/11/2020).

"Selalu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan serta hindari bepergian ke luar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak," tuturnya.

Wiku menuturkan, pada pekan ini terjadi kenaikan kasus Covid-19 sebanyak 3,9 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Kenaikan ini setidaknya disumbangkan oleh 5 provinsi dengan penambahan kasus Covid-19 tertinggi. Pertama, DKI Jakarta yang naik 1.937 kasus, dari 6.600 menjadi 8.537 kasus.

Kedua, Riau naik 1.166 kasus, dari 867 menjadi 2.033 kasus. Lalu, Jawa Timur naik 736 kasus, dari 1.666 menjadi 2.392 kasus.

Posisi keempat, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 338 kasus, dari 281 menjadi 619 kasus. Kemudian, Sulawesi Tengah naik 245 kasus, dari 111 menjadi 356 kasus.

Menurut Wiku, dibandingkan pekan sebelumnya, tak ada perubahan yang signifikan mengenai 5 besar provinsi yang mencatatkan penambahan kasus Covid-19 tertinggi pekan ini.

"Saya mohon perhatian dengan sangat untuk pemda kelima provinsi ini untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi peningkatan kasus karena ini sudah sangat serius," ujarnya.

Bahkan, lanjut Wiku, DKI Jakarta sudah 3 minggu berturut-turut masuk 5 besar provinsi yang mencatatkan penambahan kasus Covid-19 tertinggi. Pada pekan ini, DKI berada pada posisi pertama provinsi yang mencatatkan penambahan kasis corona terbanyak.

Wiku pun meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan dan secara tegas menindak pelanggaran.

"Saya mohon kepada Gubernur DKI dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai peraturan yang berlaku," kata dia.

Menurut Wiku, ada banyak hal yang dapat diupayakan pemerintah daerah setempat untuk menekan kasus virus corona, misalnya meningkatkan kapasitas tes Covid-19.

Oleh karena penambahan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir disebabkan karena libur panjang pekan lalu, Wiku menyarankan pengetesan difokuskan pada orang-orang yang punya riwayat perjalanan.

"Kami meminta agar jangan sampai kerja keras selama 8 bulan ini menjadi rusak karena ketidaksabaran, karena ketidakhatihatian dan ketidakpedulian, baik pemerintah daerah maupun masyarakat," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/25/09192891/satgas-selama-belum-ada-vaksin-covid-19-protokol-kesehatan-obat-terampuh

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke