Salin Artikel

Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah diminta lebih kreatif dan inovatif untuk menurunkan angka stunting. Terlebih saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Staf Khusus Wakil Presiden Bambang Widianto selaku Sekretaris Eksekutif (Ad Interim) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengatakan, pemerintah pusat telah menyusun beberapa panduan untuk pemerintah daerah agar dapat menurunkan angka stunting.

"Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam upaya menurunkan pravelensi stunting di tengah pandemi Covid-19," ujar Bambang saat membuka Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020), dikutip dari siaran pers.

"Terkait hal ini, pemerintah pusat telah menyusun beberapa panduan yang bisa menjadi referensi dalam penyediaan layanan di lapangan," lanjut dia.

Pedoman pelayanan kepada masyarakat, kata Bambang, sangat diperlukan terutama agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebab, selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah kunjungan ke Posyandu.

Padahal, Posyandu juga merupakan salah satu cara untuk melakukan pencegahan stunting.

“Padahal pencegahan stunting tidak bisa berhenti,” kata dia.

Lebih jauh Bambang mengatakan, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, anak balita Indonesia yang mengalami stunting adalah sebesar 30,8 persen.

Hal tersebut juga berarti bahwa hampir 1 dari 3 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, yakni sejak masa kandungan hingga usia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan.

"Jika dibiarkan, anak-anak yang menderita stunting akan mempunyai kemampuan kognitif yang lebih rendah, rentan terhadap penyakit tidak menular dan ketika dewasa mempunyai produktivitas yang rendah," kata dia.

Selain itu, para kepala daerah juga diharapkan memiliki komitmen kuat untuk mengutamakan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan daerahnya.

Seluruh sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, harus dapat diberdayakan untuk pencegahan stunting.

“Dengan komitmen yang kuat kepala daerah saya optimistis target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14 persen di tahun 2024 mendatang dapat tercapai,” ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/24/16220201/pemerintah-daerah-diminta-kreatif-turunkan-angka-stunting

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Nasional
Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Nasional
BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.