Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah diminta lebih kreatif dan inovatif untuk menurunkan angka stunting. Terlebih saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Staf Khusus Wakil Presiden Bambang Widianto selaku Sekretaris Eksekutif (Ad Interim) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengatakan, pemerintah pusat telah menyusun beberapa panduan untuk pemerintah daerah agar dapat menurunkan angka stunting.

"Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam upaya menurunkan pravelensi stunting di tengah pandemi Covid-19," ujar Bambang saat membuka Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020), dikutip dari siaran pers.

"Terkait hal ini, pemerintah pusat telah menyusun beberapa panduan yang bisa menjadi referensi dalam penyediaan layanan di lapangan," lanjut dia.

Pedoman pelayanan kepada masyarakat, kata Bambang, sangat diperlukan terutama agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebab, selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah kunjungan ke Posyandu.

Padahal, Posyandu juga merupakan salah satu cara untuk melakukan pencegahan stunting.

“Padahal pencegahan stunting tidak bisa berhenti,” kata dia.

Lebih jauh Bambang mengatakan, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, anak balita Indonesia yang mengalami stunting adalah sebesar 30,8 persen.

Hal tersebut juga berarti bahwa hampir 1 dari 3 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, yakni sejak masa kandungan hingga usia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan.

"Jika dibiarkan, anak-anak yang menderita stunting akan mempunyai kemampuan kognitif yang lebih rendah, rentan terhadap penyakit tidak menular dan ketika dewasa mempunyai produktivitas yang rendah," kata dia.

Selain itu, para kepala daerah juga diharapkan memiliki komitmen kuat untuk mengutamakan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan daerahnya.

Seluruh sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, harus dapat diberdayakan untuk pencegahan stunting.

“Dengan komitmen yang kuat kepala daerah saya optimistis target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14 persen di tahun 2024 mendatang dapat tercapai,” ucap dia.