Salin Artikel

Rapat Terbatas, Jokowi Tagih Laporan Perencanaan Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menagih perencanaan dan peta jalan atau roadmap vaksinasi massal Covid-19, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Sebabnya, sampai saat ini Jokowi belum memperoleh perencanaan program vaksinasi secara detail dari para menterinya.

"Saya minta laporan yang pertama mengenai vaksin, ini sampai di tangan kita kapan karena ini sudah (berjalan) prosesnya. Mestinya proses administrasi, pembayaran sudah dilakukan," kata Jokowi saat membuka rapat.

"Kemudian kesiapan vaksinasi juga sudah berapa persen yang menyangkut proses distribusi, persiapan untuk cold chain, seller-nya seperti apa dan proses administrasi menuju ke tahapan-tahapan di BPOM dan berkaitan dengan emergency use authorization seperti apa," tutur dia.

Jokowi juga meminta simulasi vaksinasi Covid-19 di lapangan hingga unit terkecil harus terus dilakukan, sehingga program tersebut dapat berjalan lancar.

Ia mengatakan bakal memantau kesiapan jajarannya dalam melaksanakan program vaksinasi massal Covid-19.

"Dan paling penting menurut saya terus dilihat, dievaluasi mekanisme proses distribusi vaksin. Itu yang menurut saya paling penting agar perjalanan vaksin ke daerah ini bisa berjalan aman dan lancar," kata Jokowi.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, saat ini peta jalan vaksinasi Covid-19 dalam tahap finalisasi.

Wiku mengatakan bahwa peta jalan mencakup pengecekan kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin.

"Dengan berbagai pertimbangan seperti ketersediaan vaksin, jumlah penduduk, wilayah berisiko, tahapan pemakaian dan indeks pemakaian. Selain itu, roadmap mencakup perkiraan skema platform vaksin dan sasaran klaster kelompok, estimasi kebutuhan dan rencana pemberian vaksin," kata Wiku di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/11/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku menambahkan, demi mencapai efektivitas vaksin yang maksimal, maka perencanaan juga memperhatikan mekanisme distribusi dan penyimpanan vaksin, serta kapasitas SDM yang melibatkan beberapa jenis tenaga kesehatan termasuk vaksinator.

Pemerintah juga menyiapkan jejaring layanan untuk menjamin aliran distribusi dengan melibatkan lintas sektor.

Di samping hal-hal yang telah disebutkan, Wiku menyatakan, pemerintah telah mengkaji hal-hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam persiapan vaksinasi nasional.

Hal itu bertujuan memastikan keamanan dan ketersediaan serta mekanisme penyuntikan vaksin dengan melibatkan pendapat dari berbagai elemen baik lintas kementerian dan lembaga.

"Kehadiran vaksin adalah angin segar untuk kita semua, tetapi hingga vaksin siap. Bahkan meskipun vaksin sudah ada dan siap," tutur Wiku.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/23/10474861/rapat-terbatas-jokowi-tagih-laporan-perencanaan-vaksinasi-covid-19

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke