Wapres Yakin Industri Perumahan Rakyat Bisa Maju dengan Inovasi Digital

Untuk itu, ia berharap inovasi digital dapat disertakan melalui berbagai kebijakan seperti kemudahan pemberian izin, dukungan pembiayaan, pemanfaatan lahan, dan kemudahan pemberian sertifikat atas tanah perumahan.

Hal itu dikatakan Ma'ruf dalam webinar dan sarasehan Nasional Himpunan Pengembangan Nusantara bertajuk "Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - Sektor Perumahan Rakyat", Sabtu (21/11/2020).

"Salah satu hikmah dari pandemi Covid-19 adalah mengajarkan kepada kita untuk menjadi lebih cepat dan lebih adaptif terhadap teknologi. Penggunaan media daring meningkat tajam di masa pandemi ini," kata Ma'ruf.  

Ia juga berharap, semua pihak dapat memanfaatkan peluang transformasi digital dalam memasarkan produk perumahan.

Misalnya, ia mengambil contoh masyarakat yang membutuhkan perumahan tidak perlu datang secara fisik ke lokasi.

"Tapi cukup melalui virtual tour 3 dimensi beserta informasi pendukung melalui media daring," ujarnya.

"Saya percaya inovasi digital baik dari sisi pengembang maupun dari sisi pemerintah, melalui berbagai kebijakan untuk perumahan, akan ikut mendukung bangkitnya industri perumahan di masa depan," sambung dia.

Di sisi lain, lanjut Ma'ruf, pemerintah juga tengah berupaya mengurangi backlog perumahan di masyarakat demi meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Oleh karenanya, Ma'ruf mendesak percepatan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengingat backlog perumahan yang disebabkan kesenjangan pasokan serta kebutuhan rumah di Indonesia masih tinggi.

"Terlebih di masa pandemi ini, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama berkontribusi, bersinergi dan berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadikan negeri Indonesia ini menjadi lebih baik," ucapnya.

Sekadar informasi, pemerintah telah menyiapkan empat skema dukungan bantuan pembiayaan perumahan rakyat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun empat skema tersebut di antaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Empat skema tersebut diakui Ma'ruf baru terlaksana pada 2019. Selain empat skema itu, lanjutnya, ada juga alokasi belanja Kementerian Lembaga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Terutama untuk membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), sehingga harga-harga rumah yang dibayar MBR tidak meningkat untuk membiayai fasum dan fasos," ucapnya.