Salin Artikel

Mahfud Bangga Disertasinya Digunakan untuk Meninjau UU Cipta Kerja

Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan pakar hukum UGM Maria Sumardjono yang menyebut Mahfud mengategorikan UU Cipta Kerja sebagai UU yang elitis dan ortodoks dalam disertasinya.

"Saya senang sesudah 27 tahun saya lulus dari situ, dan teori saya itu masih bisa dipakai untuk melihat perubahan hukum dan karakter politik hukum di Indonesia dan oleh pembimbing saya sendiri waktu itu," kata Mahfud dalam webinar "Telaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" yang disiarkan melalui akun Youtube Universita Gadjah Mada, Selasa (17/11/2020).

Jadi saya bangga bahwa ini di Gadjah Mada dijadikan optik untuk memotret Undang-Undang Cipta Kerja," ucap Mahfud.

Ia bercerita, dalam disertasi itu dia menyebut tiga syarat untuk menyatakan sebuah hukum ortodoks.

Pertama, hukum dibuat secara sentralistik dalam artian disusun sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan orang lain.

Menurut Mahfud, hal ini lazim dilakukan pada masa Orde Baru. Saat itu, pemerintah menyusun UU dan DPR hanya bertugas untuk mengesahkan.

"Pokoknya pemerintah buat, DPR mengesahkan. Kalau DPR tidak mengesahkan, pemerintah kok tidak setuju, dibatalkan secara sepihak lagi," ujar Mahfud.

Syarat kedua, pembuatannya bersifat positivitis instrumentalis atau menjadi alat pembenar kehendak penguasa.

Ketiga, hukum yang dibuat bersifat multitafsir dan mudah ditafsirkan dengan perundang-undangan lain.

Mahfud mengatakan, dalam disertasinya itu pun ia menuliskan dua rekomendasi. Pertama, agar hukum baik maka konfigurasi poltik harus berubah dari otoriter menjadi demokratis.

Sebab, menurut Mahfud, produk hukum merupakan hasil dari konfigurasi politik.

Apabila politiknya demokratis, kata Mahfud, hukumnya akan responsif. Sementara itu, apabila politiknya otoriter, produk hukumnya akan elitis.

Menurut Mahfud, hal itu terbukti dengan perubahan konfigurasi politik dari Orde Baru yang otoriter menjadi demokratis di era Reformasi pasca-1998.

"Semua hukum lahir pada waktu itu sangat-sangat responsif di awal reformasi, coba tahun 1998 tahun 2004, hukum bagus semua, korupsi dibuat hukumnya, lembaganya, penindakan, dan sebagainya, karena waktu itu berubah dari otoriter menjadi demokratis," kata Mahfud.

"Nah, ketika ini dipakai sekarang, apakah konfigurasi politik tidak demokratis? Nah silakan diukur," kata Mahfud lagi.

Rekomendasi kedua dalam disertasi Mahfud adalah membentuk Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya terwujud pada 2003, 10 tahun setelah disertasi Mahfud ditulis.

"Hukum awal-awal berdirinya Mahkamah Konstitusi baik mengikuti perubahan-perubahan konfigurasi politik. Nah, lama-lama konfigurasi politiknya menjadi oligarkis, semuanya menjadi ikut terpengaruh kurang baik," kata Mahfud.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Agraria UGM Maria Sumardjono menyebut Undang-Undag Cipta Kerja sebagai undang-undang yang ortodok, elitis, dan otoriter.

Sebab, UU Cipta Kerja dijadikan instrumen untuk melaksanakan kehendak penguasa.

"Ini bukan hukum yang mengayomi tetapi hukum yang memaksa. Kalau ditanyakan apakah hukum yang memaksa itu hukum atau bukan? Oh bukan, itu adalah kekuasaan, tetapi bukan hukum," kata Maria dalam pemaparan Anotasi Hukum UU Cipta Kerja, dikutip melalui video Kanal Pengetahuan UGM yang diunggah Senin (9/11/2020).

Maria mengakui, anggapan bahwa UU Cipta Kerja sebagai undang-undang yang elitis itu meminjam istilah dari disertasi Mahfud MD.

Maria yang pernah menjadi pembimbing disertasi Mahfud itu bercerita, peraturan perundang-undangan dengan karakter seperti UU Cipta Kerja merupakan hukum yang otoriter.

"Ini saya cuma pinjam (istilah) Pak Mahfud, otoriter, bukan kata-kata saya ini, kata-kata bapak menteri yang dulu kebetulan saya menjadi pembimbing disertasinya, saya masih hapal ini," kata Maria.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/17/11571791/mahfud-bangga-disertasinya-digunakan-untuk-meninjau-uu-cipta-kerja

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli dari Presiden: Ganja Belum Perlu Dipakai untuk Medis, Banyak Obat Lain yang Aman dan Efektif

Ahli dari Presiden: Ganja Belum Perlu Dipakai untuk Medis, Banyak Obat Lain yang Aman dan Efektif

Nasional
Kemenlu: Ada 6 WNI di Tonga, Semuanya Selamat

Kemenlu: Ada 6 WNI di Tonga, Semuanya Selamat

Nasional
Arteria Dahlan Minta Maaf: Saya Anggap Orang Sunda Itu Bagian dari Keluarga Besar

Arteria Dahlan Minta Maaf: Saya Anggap Orang Sunda Itu Bagian dari Keluarga Besar

Nasional
RI Hampir Pasti Beli Jet Tempur Dassault Rafale, Prabowo: Tinggal Aktifkan Kontrak

RI Hampir Pasti Beli Jet Tempur Dassault Rafale, Prabowo: Tinggal Aktifkan Kontrak

Nasional
4 OTT KPK di Awal Tahun, Pukat UGM: Biar Jera, Bongkar Tuntas

4 OTT KPK di Awal Tahun, Pukat UGM: Biar Jera, Bongkar Tuntas

Nasional
Cegah Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa, Kemenkes Minta Dinkes Percepat Laju Vaksinasi Primer dan Booster

Cegah Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa, Kemenkes Minta Dinkes Percepat Laju Vaksinasi Primer dan Booster

Nasional
Prabowo Sebut Rencana Pembelian Pesawat Tempur F-15EX Masih Tahap Negosiasi

Prabowo Sebut Rencana Pembelian Pesawat Tempur F-15EX Masih Tahap Negosiasi

Nasional
Soal Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan, Prabowo: Lagi Diproses

Soal Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan, Prabowo: Lagi Diproses

Nasional
Jokowi: Saya Tak Ingin Halangi yang Ingin Maju 'Nyapres'

Jokowi: Saya Tak Ingin Halangi yang Ingin Maju "Nyapres"

Nasional
Soal Pemindahan Ibu Kota, Koalisi: Masalah di Jakarta Harus Diselesaikan, Bukan Menciptakan Persoalan Baru di Kaltim

Soal Pemindahan Ibu Kota, Koalisi: Masalah di Jakarta Harus Diselesaikan, Bukan Menciptakan Persoalan Baru di Kaltim

Nasional
BNN Bantah Punya Daftar Target Operasi dari Kalangan Selebritas

BNN Bantah Punya Daftar Target Operasi dari Kalangan Selebritas

Nasional
Tanggapi Pelat Nomor Mirip Polisi Milik Arteria Dahlan, Ketua Fraksi PDI-P: Rasanya Saya Enggak Punya

Tanggapi Pelat Nomor Mirip Polisi Milik Arteria Dahlan, Ketua Fraksi PDI-P: Rasanya Saya Enggak Punya

Nasional
Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda: Arogansi Arteria Dahlan yang Berujung Permintaan Maaf

Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda: Arogansi Arteria Dahlan yang Berujung Permintaan Maaf

Nasional
Terjaring OTT KPK, Hakim Itong Pernah Diskors karena Bebaskan 2 Terdakwa Korupsi

Terjaring OTT KPK, Hakim Itong Pernah Diskors karena Bebaskan 2 Terdakwa Korupsi

Nasional
Ketua Fraksi PDI-P Sebut Arteria Dahlan Akan Dibina

Ketua Fraksi PDI-P Sebut Arteria Dahlan Akan Dibina

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.