Antisipasi Peningkatan Jumlah Warga Miskin, Kemensos Susun Program Terencana

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) meyakini jumlah data warga miskin akan lebih banyak sekitar 60 persen sejalan dengan dampak pandemi yang meningkatkan jumlah orang miskin.

Oleh karena itu, Kemensos mengantisipasi peningkatan data warga miskin dengan menyusun program yang terencana, terarah dan sistematis.

Sebelumnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) merekam 40 persen data penduduk dengan tingkat penghasilan terendah.

Untuk penerapan program, Kemensos menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna keperluan pemutakhiran data penduduk miskin. Ini sekaligus memastikan proses pemutakhiran data selesai pada Juli 2021.

"Jadi dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini tujuannya untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras.

Upaya tersebut, lanjut Hartono, dilakukan guna mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pernyataan itu ia sampaikan usai menandatangani PKS dengan Sekretariat Utama (Sestama) BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

"Hari ini, telah ditandatangani PKS kedua lembaga. Kami siapkan lebih dari 100.000 petugas yang akan bekerja memutakhirkan data. Dan ini perlu bimbingan dari BPS untuk pemutakhiran data judul," ujar Hartono.

Sebagai informasi, penandatanganan PKS ini sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) Kemensos dan BPS pada 2018, khususnya dalam pemutakhiran DTKS yang akan dilaksanakan pada 2021 dan ditargetkan selesai pada Ramadhan Juli 2021.

Target pemutakhiran sebanyak 41.697.344

Sementara itu, pemutakhiran data Kemensos sendiri akan mencakup target sebanyak 41.697.344 rumah tangga di 34 provinsi, dan 514 Kabupaten atau Kota.

Untuk mendapat target sebanyak itu, Hartono menyatakan, Kemensos menyiapkan petugas lapangan dengan jumlah 83.395 enumerator, 16.679 pengawas, dan 7.242 koordinator kecamatan.

Para petugas ini mencakup dari Instruktur Utama, Instruktur Nasional, Instruktur Daerah, serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait lainnya.

"Mereka akan datang dari rumah ke rumah mendata masyarakat yang memenuhi persyaratan masuk dalam DTKS. Untuk itu, mereka perlu pembekalan dari BPS, imbuh Hartono.

Adapun dengan dukungan dan bimbingan dari BPS, pemutakhiran data ditargetkan dapat diselesaikan pada awal Juli 2021.

"Dengan demikian diharapkan kami punya data yang reliable, mutakhir dan akuntabel," kata Hartono, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (12/11/2020).

Hartono menjelaskan, DTKS penting sebagai upaya peningkatan efektifitas dan ketepatan sasaran program-program perlindungan sosial serta pengentasan kemiskinan.

Oleh karenanya, kedua belah pihak akan fokus pada kerja sama dalam beberapa hal.

Kerja sama tersebut adalah pelatihan petugas lapangan, penyiapan instrumen, petunjuk pengisian, model pemeringkatan, dan jaminan kualitas.

"Kami sebagai pemilik program akan melaksanakan secara profesional dan mengharapkan bantuan dari BPS,” ujar Hartono.

Sementara itu, pendataan DTKS 2021 direncanakan mencakup sekitar 60 persen penduduk Indonesia.

Untuk pemutakhiran DTKS dan jaringan komunikasi sebanyak 60 persen penduduk miskin, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,36 triliun pada 2021.