Salin Artikel

Melihat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf dalam Kacamata 4 Survei...

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam dua pekan terakhir, empat lembaga survei merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam setahun terakhir. 

Hasilnya, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebesar 68,7 persen berdasarkan hasil survei yang dilakukan Populi Center. Meski demikian, secara ketokohan, kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan.

Adapun dua lembaga lainnya, yaitu Litbang Kompas dan Indonesia Political Review (IPR), melaporkan, jumlah responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf lebih besar dibandingkan dengan mereka yang puas.

Sementara itu, Indo Barometer melaporkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan hanya berkisar 64,6 persen.

Ada sejumlah faktor yang mengakibatkan kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini turun. Penanganan pandemi Covid-19 adalah salah satunya. Di samping juga ekses yang timbul akibat persoalan pandemi tersebut.

Berikut laporan selengkapnya yang dirangkum Kompas.com:

1. Populi Center

Peneliti Populi Center Nurul Fatin Afifah mengungkapkan, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi sebesar 60,7 persen. Persentase ini turun bila dibandingkan dengan survei yang dilakukan November 2019.

Pada survei yang dilangsungkan terhadap 1.000 responden pada 21-30 Oktober itu, dilaporkan terjadi peningkatan terhadap ketidakpuasan atas kinerja Jokowi, yaitu dari 17,7 persen pada survei sebelumnya menjadi 36,1 persen pada survei kali ini. 

Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja Ma'ruf hanya berada di kisaran 39 persen atau lebih rendah bila dibandingkan dengan mereka yang menyatakan tidak puas (40,8 persen).

Adapun kepuasan terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju mencapai 60,8 persen, sedangkan mereka yang tidak puas mencapai 20,5 persen.

Untuk diketahui, survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

2. Indo Barometer

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyatakan, kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan mencapai 64,6 persen. 

Survei dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2020 di 34 provinsi terhadap 1.200 responden. Hasilnya, ada 33,1 persen yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi dalam setahun terakhir. 

Mereka yang puas, imbuh Qodari, mayoritas berada di Papua, NTB, dan NTT dengan alasan yang beragam, seperti dianggap merakyat (20,1 persen), pembangunan infrastruktur yang dinilai merata (19 persen), hingga pembangunan desa serta wilayah tertinggal (5,9 persen).

Sementara yang tidak puas dengan Jokowi mayoritas berada di Sumatera. Hal itu dikarenakan kebijakan yang dibuat Jokowi dinilai banyak menguntungkan pihak tertentu (16,4 persen), banyak pekerja asing (13,4 persen), perekonomian turun (13,1 persen), lapangan kerja terbatas (11,6 persen), hingga kesejahteraan menurun (7,6 persen).

Untuk diketahui, survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sebesar lebih kurang 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

3. Litbang Kompas

Survei yang dilakukan terhadap 529 responden pada 14-16 Oktober itu menunjukkan, hanya 45,2 persen yang merasa puas dan sangat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Sedangkan 52,5 responden merasa tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja pemerintahan. 

Litbang Kompas membidik tingkat kepuasan responden terutama di bidang perekonomian, politik dan keamanan, penegakan hukum, serta kesejahteraan sosial.

Hasilnya, kepuasan di bidang kesejahteraan sosial menempati persentase tertinggi, yaitu 52,2 persen. Namun, pada saat yang sama ada 41 persen responden yang merasa tidak puas.

Sementara itu, di bidang politik dan keamanan, 52,7 persen responden merasa tidak puas dan sangat tidak puas. Hanya 44,1 persen responden yang merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Kondisi yang sama juga ditunjukkan pada bidang perekonomian. Hanya 42,5 persen responden yang merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden dan Wapres. Namun, 55,9 persen responden merasa tidak puas dan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintahan.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan nirpencuplikan atau margin of error sekitar 4,3 persen.

4. Survei IPR

Dilansir dari Antara, 43,7 persen publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan. Sementara itu, 51,3 persen merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan.

Persentase tersebut merupakan persentase gabungan, yaitu mereka yang merasa puas dan sangat puas, serta mereka yang merasa tidak puas dan sangat tidak puas.

Pada dasarnya, survei yang dilakukan IPR hanya mengukur dua hal, yaitu kepuasan terhadap kinerja presiden dan wakil presiden, serta kepuasan terhadap kinerja kabinet.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden pada 1-10 Oktober dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/10/15183741/melihat-kepuasan-publik-terhadap-kinerja-jokowi-maruf-dalam-kacamata-4

Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke