Salin Artikel

Jokowi Pimpin Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada 6 Tokoh

Acara tersebut dihadiri ahli waris keenam tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Mereka mewakili keenam tokoh tersebut yang telah wafat untuk menerima gelar pahlawan nasional.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional didasari atas Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 117 TK Tahun 2020 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. Menetapkan dan sterusnya. Kesatu, menganugerahkan gelar phalwan nasional kepada yang namanya tersebut di lampiran keputusan ini," ujar Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho saat membacakan Keppres tersebut.

"Sebagai penghargaan dan penghormatan yang tertinggi atas jasanya yang luar biasa. Yang semasa hidupnya pernah melakukan perjuangan senjata atau perjuangan politik untuk mencapai, merebut, dan mengisi kemerdekaan dan memajukan bangsa," kata Basuki.

Upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional diakhiri dengan doa yang dibacakan Menteri Agama Fachrul Razi.

Berikut keenam tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional di Hari Pahlawan :

1. Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara

2. Machmud Singgirei Rumagesan dari Provinsi Papua Barat

3. Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, yang merupakan Kapolri pertama yang berasal dari Provonsi DKI Jakarta.

4. Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tokoh pergerakan dan pernah menjadi Menteri Penerangan era Presiden Soekarno.

5. Mr Sutan Mohammad Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara.

6. Raden Mattaher bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/10/11442231/jokowi-pimpin-upacara-penganugerahan-gelar-pahlawan-nasional-kepada-6-tokoh

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke