Hal ini ia katakan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Seminar Online Evaluasi bidang Politik dan Ekonomi, Kamis (5/11/2020).
"Pemerintah sekarang lebih otoriter dan akan memengaruhi ekonomi secara keseluruhan di masa yang datang," kata Didik.
Bukan tanpa sebab, menurut dia, pemerintah saat ini telah menutup kritik dari masyarakat, misalnya melalui media sosial lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Lanjutnya, hal ini telah menutup adanya check and balance yang sejatinya dibutuhkan dalam pemerintah untuk penyeimbangan ekonomi politik.
"Kebijakan ekonomi yang baik itu adalah demokrasi yang baik, ada check and balance. Jadi tidak ngawur. Karena sekarang orang bicara, orang melakukan kritik ditangkap dengan UU ITE dan seterusnya," jelasnya.
Jika hal ini terus dilakukan, kata dia, akan berpengaruh juga terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia pun tak segan-segan mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah rezim pencipta utang.
"Rezim Jokowi ini adalah rezim pencipta utang, makin tahun makin besar. Baik infrastruktur, pengeluaran sosial, tidak ada yang mengontrol, DPR-nya cuma manut saja," ungkap Didik.
Hal itu terjadi, lanjutnya, karena kekuatan elektoral parlemen bergeser menjadi kekuatan eksekutif. Ia menyebut kondisi seperti ini sama persis seperti zaman Orde Baru.
https://nasional.kompas.com/read/2020/11/05/14245181/lp3es-pemerintah-otoriter-akan-memengaruhi-ekonomi-secara-keseluruhan