Salin Artikel

Survei IPO: 51 Persen Responden Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi

Berdasarkan survei, lebih banyak responden yang tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, memaparkan sebanyak 51 persen responden tidak puas dengan kinerja Jokowi. Sementara, 49 persen mengaku puas.

Kemudian, sebanyak 67 persen tidak puas dengan kinerja Ma'ruf. Hanya 33 persen yang menyatakan puas.

Faktor penilaian kepuasan terhadap Jokowi dan Ma'ruf itu meliputi kepemimpinan (75 persen), keberpihakan pada rakyat (71 persen), koordinasi antarlembaga (69 persen), integritas/tepat janji (66 persen), dan sikap empati/aspiratif (53 persen).

"Kepemimpinan adalah hal yang paling banyak disorot oleh publik. Pak Jokowi itu dianggap memiliki karakter kepemimpinan yang tidak baik di periode kedua ini, terutama adalah terlihat benar bahwa Ma'ruf Amin seolah-olah tidak terlibat dalam kebijakan-kebijakan," kata Dedi dalam konferensi pers daring, Rabu (28/10/2020).

Selain itu, IPO menanyakan soal kepercayaan publik terhadap kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dilihat dari sisi kinerja ketokohan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menempat posisi teratas dengan tingkat kepuasan kinerja sebesar 61 persen.

Disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 57 persen, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 49 persen, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 43 persen.

Faktor persepsi kepuasan terhadap para menteri ini berdasarkan kebijakan (51 persen), program sosial (19 persen), koordinasti antarlembaga (15 persen), dan transparansi (5 persen).

"Dari sisi persentase sebetulnya menurun. Artinya, lebih banyak publik yang merasa optimisme terhadap pemerintah itu menurun, sisi kepercayaan publik menurun. Tetapi dari sisi orang-perorang banyak tokoh-tokoh yang kemudian naik," tutur Dedi.


Kemudian, IPO mengukur tingkat kepuasan kinerja pemerintah di beberapa sektor. Berikut ini hasil survei IPO secara rinci.

Sektor Ekonomi

Buruk: 51 persen

Baik: 39 persen

Sangat buruk: 6 persen

Sangat baik: 4 persen

Sektor Penegakan Hukum

Buruk: 56 persen

Baik: 29 persen

Sangat buruk: 8 persen

Sangat baik: 7 persen

Sektor Politik dan Keamanan

Buruk: 45 persen

Baik: 41 persen

Sangat buruk: 6 persen

Sangat baik: 8 persen

Sektor Sosial dan Humaniora

Buruk: 43 persen

Baik: 45 persen

Sangat buruk: 7 persen

Sangat baik: 5 persen


Survei dilakukan pada 12-23 Oktober 2020 dengan metode purposive sampling terhadap 170 orang opinion leader dan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error 2,9 persen.

Pelaksanaan survei diklaim IPO dilakukan dengan pembiayaan mandiri.

IPO sampai saat ini belum tergabung dalam perhimpunan lembaga survei atau lembaga riset, misalnya Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Saat ini, sebagai lembaga IPO sudah berusia sekitar tiga tahun.

IPO juga menyatakan sudah memenuhi syarat jika ingin mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, untuk menjadi lembaga yang melakukan hitung cepat.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/28/16120351/survei-ipo-51-persen-responden-tidak-puas-dengan-kinerja-jokowi

Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke