Buruh Sebut Penghapusan Pasal Menunjukkan UU Cipta Kerja Belum Final

"Kalau sampai ada penghapusan pasal itu artinya sebetulnya belum final selama ini," ujar Jumisih kepada Kompas.com, Jumat (23/10/2020).

Jumisih mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya mengurusi perihal administrasi ketika menerima draf final UU Cipta Kerja dari DPR.

Anehnya, kata dia, setelah Presiden Jokowi menerima draf final UU Cipta Kerja versi 812 halaman, justru selanjutnya muncul draf versi lain setebal 1.187 halaman.

Di mana dalam draf versi 1.187 halaman itu menghapus Pasal 46 UU Minyak dan Gas Bumi.

Jumisih menegaskan, banyaknya versi draf UU Cipta Kerja membuat masyarakat terombang-ambing.

Tak hanya itu, beredarnya draf versi lain juga semakin menegaskan jika pembuatan UU Cipta Kerja tidak konsisten.

"Sebetulnya yang beredar itu yang bagaimana, perubahan draf dan pasal itu membuat raykat terombang-ambing. Jadi sebetulnya itu bentuk ketidakkonsistenan (DPR dan pemerintah)," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menjelaskan soal penghapusan ketentuan pengubahan Pasal 46 UU Minyak dan Gas Bumi dalam draf UU Cipta Kerja terbaru setebal 1.187 halaman.

Willy mengatakan, pasal tersebut memang semestinya dihapus sesuai dengan kesepakatan dalam rapat panitia kerja (Panja) sebelumnya.

"Sesuai teknis perancangan karena tidak ada perubahan, maka tidak ditulis lagi dalam RUU Cipta Kerja atau harus dikeluarkan," ujar Willy saat dihubungi wartawan, Jumat (23/10/2020).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, substansi draf UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman sama dengan yang diserahkan DPR RI kepada Presiden Joko Widodo.

Ia memastikan, tidak ada perubahan naskah UU Cipta Kerja.

"Substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kemensetneg (1.187 halaman) sama dengan naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden," kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2020).

Ia mengatakan, sebelum disampaikan kepada Presiden, setiap naskah RUU dilakukan penyuntingan dan pengecekan teknis terlebih dahulu oleh Kementerian Sekretariat Negara agar siap untuk diundangkan.

Setiap detail perbaikan teknis yang dilakukan, misalnya kesalahan penulisan dan lain-lain dilakukan atas persetujuan pihak DPR, yang dibuktikan dengan paraf Ketua Baleg.

Adapun, tentang perbedaan jumlah halaman, Pratikno menilai, tak bisa digunakan untuk mengukur kesamaan dokumen. Kesamaan dokumen dengan menggunakan indikator jumlah halaman, hasilnya bisa tidak valid.

"Sebab, naskah yang sama, yang diformat pada ukuran kertas yang berbeda, dengan margin yang berbeda dan font yang berbeda, akan menghasilkan jumlah halaman yang berbeda," tutur Pratikno.

"Setiap naskah UU yang akan ditandatanganin Presiden dilakukan dalam format kertas Presiden dengan ukuran yang baku," ucap dia.