Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Sebab, pengadaan vaksin membutuhkan proses dan sumber daya yang sangat besar.

"Jadi Covid-19 adalah suatu bentuk penyakit menular baru sehingga riset untuk mengenali karakteristik penyakit ini masih terus dilakukan dan berjalan," kata Wiku dalam keterangan persnya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/10/2020).

Oleh karena itu, kata dia, penetapan subsidi vaksin belum bisa dilakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah akan memberikan vaksin gratis kepada kalangan masyarakat tertentu.

Pertimbangan subsidi diberikan kepada kelompok prioritas yang paling berisiko tertular maupun kepemilikan peran strategis di masyarakat.

Wiku juga mengatakan, kelompok yang paling rentan tertular dan memiliki peran penting di masyarakat akan memperoleh vaksin lebih awal untuk menanggulangi status kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Sampai saat ini, pemerintah telah mengidentifikasi masyarakat yang akan didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi wajib dan ini adalah gratis," ucap Wiku.

"Pemerintah terus berusaha mencapai pemerataan vaksin setinggi-tingginya sehingga dapat mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity," kata dia.

Adapun Presiden Joko Widodo menugaskan dua menterinya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yaitu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Terawan akan mengurusi vaksinasi gratis kepada masyarakat tidak mampu. Sementara itu, Erick akan mengurusi vaksinasi untuk peserta mandiri alias yang berbayar.

"Menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri berarti yang bayar itu urusannya BUMN," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Pemerintah sudah memetakan ada 160 juta masyarakat Indonesia yang akan mendapat vaksinasi sepanjang tahun 2021.

Dari jumlah itu, sebanyak 86 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang akan mendapat vaksin secara gratis.

Jokowi menilai, pelaksanaan vaksinasi antara yang gratis dan berbayar ini memang harus dipisah sejak awal. Dengan begitu, pembagian tugasnya juga menjadi jelas.

"Kalau enggak seperti ini nanti siapa yang tanda tangan menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," kata dia.