Salin Artikel

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Menurut Retno, sejak awal pandemi, diplomasi pemerintah dengan luar negeri difokuskan pada pemenuhan kebutuhan alat diagnosis.

Antara lain, yakni kerja sama produksi bersama untuk melancarkan rantai pasok alat pelindung diri (APD) dan jubah operasi.

Hal ini dikatakan dalam rangka sudah genap satu tahunnya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober lalu.

"Khusus mengenai APD para diplomat Indonesia juga mengawal langsung sertifikasi bahan baku APD buatan Indonesia sehingga memperoleh sertifikasi ISO 16603 dan ISO 16604," kata Retno melalui telekonferensi, Kamis (22/10/2020).

Kemudian, Kemenlu juga melakukan diplomasi untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku obat dan terapi serta kerja sama alat diagnostik screening Covid-19 dengan menggunakan teknologi laser.

"Dan terdapat pengadaan ventilator sebanyak 1.900 unit melalui dukungan dan fasilitasi internasional serta masih banyak yang lainnya," ujar dia.

Sementara pada tingkat kawasan, diplomasi Indonesia mendorong dikembangkannya sebuah standar operating procedure on public health and action.

Terkait vaksin, tugas utama diplomasi Kemenlu, yakni membuka jalan dan akses terhadap komitmen penyediaan vaksin, baik dari jalur bilateral maupun multilateral.

"Tugas diplomatik vaksin ini dijalankan tidak saja untuk membuka akses pemenuhan kebutuhan jangka pendek atas vaksin bagi masyarakat Indonesia namun juga memberikan dukungan terhadap vaksin multilateralisme," ungkap dia.

Selain upaya membuat membuka akses untuk pemenuhan dalam negeri, diplomasi juga digerakkan untuk mendukung vaksin multilateral.

PT Bio Farma pun dipercaya oleh Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) for Covid-19 untuk menjadi tempat produksi vaksin untuk kepentingan dunia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/22/18003831/ini-kinerja-kemenlu-soal-penanganan-pandemi-covid-19

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke