Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Ia menilai pemahaman ini berbahaya, sebab tugas dan fungsi DPR semestinya mengawasi pemerintah sesuai dengan aspirasi rakyat.

"Seolah-olah kemudian kalau sudah berkoalisi di eksekutif, di legislatifnya kita sudah tidak boleh lagi bersuara. Ini yang menurut saya bahaya bagi demokrasi kita," kata Fadli dalam diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

Menurutnya, pemahaman para pemegang kekuasaan terhadap praktik demokrasi dan sistem presidensial masih minim karena calon pemegang kekuasaan eksekutif berusaha merangkul partai sebanyak-banyaknya agar tidak dikritik selama masa pemerintahannya.

Padahal, lanjut Fadli, koalisi di eksekutif seharusnya tidak memengaruhi kerja fraksi-fraksi di DPR.

"Pemahaman kita terhadap demokrasi masih elementer. Apalagi di dalam praktiknya sehingga ada satu upaya untuk melakukan satu occupied political parties, ini refleksinya termasuk berkoalisi. Menarik eksekutif kemudian dilebarkan di legislatif," ucapnya.

Anggota DPR itu berharap para anggota dewan lainnya tetap mengingat amanat konstituen yang diwakili dari daerah masing-masing.

Fadli mencontohkan dirinya yang tetap berusaha kritis meski saat ini Partai Gerindra menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Dia mengatakan. Partai Gerindra tidak membungkam suara kadernya yang ada di parlemen. Menurutnya, kritik dipersilakan sepanjang memiliki basis dan argumen yang memadai.

"Konstistuen juga itu adakah bagian yang harus diperjuangkan. Dalam praktiknya parpol itu perpanjangannya fraksi. Ketika ada perbedaan saya kira bisa sampaikan. Sejauh ini di Gerindra tidak ada masalah menyangkut hal yang kritik, apalagi punya dasar. Itu hal yang bisa dilakukan," tegas Fadli.