Perludem: Jangan Terlalu Percaya Diri dengan Klaim Penurunan Covid-19 di Daerah Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta penyelenggara pemilu tak terlalu percaya diri dengan klaim yang menyebut angka Covid-19 di daerah penyelenggara Pilkada menurun.

"Klaim-klaim bahwa di daerah yang berpilkada angka pandeminya lebih menurun itu jangan membuat terlalu percaya diri dulu," kata Titi dalam sebuah diskusi daring, Rabu (21/10/2020).

Menurut Titi, penyelenggara harus memperhatikan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menemukan bahwa kampanye pertemuan tatap muka semakin banyak dilakukan.

Tidak hanya itu, Bawaslu juga menyebutkan, angka pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada saat kampanye pun kian meningkat.

Sementara, kata Titi, masa kampanye masih akan berlangsung lama hingga jelang hari pemungutan suara.

"Ini yang membuat semua pihak tidak bisa kemudian melihatnya secara sempit bahwa langsung pada konklusi Pilkada membuat pandemi menurun karena perjalanan kita cukup panjang, masih ada 40 hari lebih lagi," ujarnya.

Titi menyebut, mendekati masa tenang Pilkada intensitas kampanye bakal kian masif. Sebab, situasi kompetisi semakin memanas sementara waktu untuk meyakinkan pemilih segera berakhir.

Hal ini akan berakibat pada meningkatnya potensi pelanggaran protokol kesehatan.

"Ini bisa memicu, menggoda calon atau tim kampanye atau simpatisan melakukan pelanggaran yang tadi, baik pelanggaran yang klasik pelanggaran jadwal kampanye, politik uang, dan seterusnya, maupun pelanggaran terhadap protokol kesehatan," kata Titi.

Titi pun meminta pengawasan semakin ditingkatkan, terutama di daerah yang iklim kompetisinya lebih ketat seperti daerah yang hanya terdapat dua pasangan calon kepala daerah.

Untuk diketahui, kasus pelanggaran protokol kesehatan pada saat kampanye Pilkada 2020 mengalami peningkatan. Peningkatan itu terjadi seiring dengan meningkatnya kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas.

Bawaslu mencatat, terdapat 375 pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada kurun 6-15 Oktober 2020.

Angka pelanggaran bertambah 138 kasus bila dibandingkan dengan pengawasan pada kurun waktu sebelumnya, yaitu pada 26 September hingga 5 Oktober yang tercatat 237 kasus.

“Bawaslu menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan memberikan peringatan tertulis untuk pasangan calon dan/atau tim kampanye hingga pembubaran kampanye,” ungkap anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2020).

Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.