Salin Artikel

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

La Nina merupakan anomali sistem iklim global yang terjadi dengan periode ulang berkisar antara 2-7 tahun di Samudra Pasifik dan atmosfer, langit di atasnya berubah dari keadaan netral (normal) serta minimal berlangsung selama 2 bulan.

Pada fenomena La Nina yang terjadi adalah pendinginan yang tidak biasa, yaitu anomali suhunya melebihi -0.5 derajat celcius di area yang sama.

La Nina akan berdampak pada peningkatan curah hujan dan bisa menyebabkan banjir dan longsor.

Hal itu dikatakan Doni dalam konferensi pers usai melakukan kunjungan kerja ke hulu Sungai Ciliwung, Selasa (20/10/2020).

"Jadi, Sulawesi termasuk daerah yang punya berpotensi yang cukup besar bagi La Nina ini," kata Doni.

Pada awal tahun 2019, beberapa kabupaten atau kota di kawasan Sulawesi Selatan mengalami bencana tanah longsor dan banjir bandang.

Bencana itu menelan lebih dari 80 nyawa. Karena itu, Doni menilai, Sulawesi memiliki potensi cukup besar untuk mengalami La Nina.

"Kemudian di wilayah Sulawesi Utara, di Gorontalo dan di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara," ujar dia.

Selain itu, wilayah di Kalimantan juga berpotensi mengalami la Nina. Pada beberapa bulan terakhir ini pun sempat terjadi bencana banjir bandang dan tanah lonsor.

"Itu juga sempat banjir bandang dan tanah longsor sehingga menimbulkan korban jiwa," ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menjelaskan bahwa saat ini La Nina sudah terjadi.

"Saat ini sudah terjadi La Nina," kata Indra pada Kompas.com, Sabtu (17/10/2020).

Dia mengatakan indikator La Nina berupa anomali suhu muka laut Pasifik tengah.

Menurut data yang didapat hingga 10 Oktober 2020, saat ini suhu sudah berada dibawah -0.5 derajat celcius dan sudah berlangsung lebih dari 7 dasarian (2 bulan lebih).

Indra mengatakan puncak La Nina diprediksi akan terjadi pada November-Desember 2020.

"Analisis dan prediksi Dinamika Atmosfer dan Laut memperlihatkan bahwa November-Desember 2020 La Nina berada pada tingkat moderat," jelas dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/12023951/bnpb-waspada-wilayah-sulawesi-berpotensi-dilanda-la-nina

Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke