Menko PMK: Penanganan Stunting di Sumba Barat Daya Akan Jadi Contoh Daerah Lain

Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan stunting pun diharapkan bisa berhasil sehingga daerah lain bisa menirunya.

"Sehingga target kita untuk penanganan gizi buruk dan stunting bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kita rumuskan sebagai model yang bisa kita replikasikan di kabupaten lain," ujar Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Percepatan Perbaikan Status Gizi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kamis (15/10/2020), dikutip dari siaran pers.

Keterlibatan pemerintah pusat juga dimaksudkan agar pengentasan stunting di wilayah tersebut bisa dilakukan secepat mungkin.

Apalagi, stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya disebabkan berbagai faktor yang saling berkaitan.

Di antaranya, minimnya sarana dan prasarana sanitasi, kurangnya sumber air bersih, kesadaran masyarakat, dan sebagainya.

"Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air adalah masalah utama mengapa stunting mengakar di Sumba Barat Daya," kata Muhadjir.

Oleh karena itu, kata dia, perlu ada koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program pengentasan stunting. Termasuk, dalam hal efisiensi anggaran.

Menurut dia, perhatian pemerintah pusat yang besar untuk mengentaskan stunting di NTT dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.

"Betapa besar perhatian pemerintah pusat untuk memperhatikan NTT. Kami akan 'keroyok' nanti NTT, khususnya Sumba Barat Daya, untuk mengentaskan stunting dan meningkatkan kesejahteraannya," kata dia.

Apabila stunting di Sumba Barat Daya bisa diselesaikan, maka cara penanganan stunting di wilayah tersebut bisa diadopsi daerah lainnya dalam menangani stunting.

Apalagi, Indonesia memiliki target menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 dari saat ini yang tercatat 27 persen.