Salin Artikel

SBY: Pastikan UU Tak Bertentangan dengan Konstitusi dan Kehendak Rakyat

SBY mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, dia mengatakan upaya tersebut harus diiringi pula dengan langkah-langkah yang baik dan terukur.

"Pasti Demokrat juga setuju jika negara sekarang ini ke depan punya undang-undang yang bertujuan membuat ekonomi tumbuh dengan baik, investasi berjalan, lapangan kerja tercipta. Dengan catatan niat yang baik itu, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tentu ada rambu-rambunya," kata SBY melalui sebuah video wawancara yang diunggah di akun Facebook resminya, Senin (12/10/2020).

SBY mengatakan, selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI, ia pun bekerja keras demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasilnya, kata dia, di masa pemerintahannya angka pengangguran turun, kemiskinan turun, dan PDB naik hingga 400 persen.

"Dulu kalau kami tidak berupaya menggalakkan investasi, ya tidak mungkin ekonomi tumbuh relatif tinggi, pengungguran turun, kemiskinan turun, GDP naik 400 persen, pendapatan per kapita naik 350 persen," katanya.

Karena itu, SBY mengaku memahami tujuan pemerintah saat ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia kembali menegaskan suatu undang-undang mesti dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Menurutnya, harus dipastikan undang-undang yang dibuat pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi dan kehendak rakyat.

"Setiap UU pastikan tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak menabrak UU lain yang dianggap masih bagus, tidak bertentangan dengan kehendak rakyat secara keseluruhan,"

Menurut SBY, setiap UU diharapkan bisa mengakomodasi semua pihak yang diatur dalam ketentuannya. Untuk UU Cipta Kerja, seluruh pihak, seperti pebisnis, para pekerja dan rakyat bisa merasakan manfaatnya.

"Pecinta lingkungan diperhatikan harapan dan tuntutannya. Everybody wins," ucap SBY.

"Itu undang-undang yang baik. Itu solusi yang baik jika ingin meningkatkan investasi sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan," tegasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/08544501/sby-pastikan-uu-tak-bertentangan-dengan-konstitusi-dan-kehendak-rakyat

Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke