Salin Artikel

Moeldoko: Omzet UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Rata-rata Merosot hingga 50 Persen

Menurut dia, pandemi juga berdampak pada penurunan omzet para pelaku unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Covid-19 ini memberikan dampak yang luar biasa ya. Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat merosot," kata Moeldoko dalam acara High Level Seminar bertajuk 'Peran Serta Pengusahaan Nahdliyin dalam Revitalisasi Ekonomi Nasional, Jumat (9/10/2020).

Moeldoko mengatakan, dalam pertemuan para Presiden Joko Widodo dengan pelaku UMKM, diketahui omzet mereka rata-rata menurun hingga 50 persen.

Meski demikian, lanjut dia, pemerintah tengah berusaha untuk kembali memulihkan ekonomi Indonesia pasca terdampak pandemi Covid-19.

"Kemarin waktu Bapak Presiden ke Kalimantan Tengah juga mengumpulkan para pekerja UMKM juga seperti tu kondisinya (omzet) rata-rata di bawah 50 persen," ujar dia.

Adapun di masa pandemi Covid-19, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah bantuan kepada para pelaku UMKM melalui program bansos produktif.

Mulai dari subsidi bunga hingga subsidi kredit usaha rakyat (KUR) super mikro.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana akan membangun korporasi usaha-usaha kecil terutama bagi petani dan nelayan pada 2021 mendatang.

Kendati demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui bahwa upaya-upaya pemerintah untuk membantu pelaku UMKM belum optimal.

"Bahwa masih belum optimal ya, tentu tapi kami sudah mulai mengarah dan menuju upaya-upaya yang tingkat produktivitasnya tinggi," kata Ma'ruf di acara Indonesia Bicara, Rabu (7/10/2020).

Ia mengatakan, berbagai upaya dalam mendorong UMKM seperti berbagai bantuan sosial (bansos) produktif di masa pandemi Covid-19, pembentukan korporasi petani dan nelayan merupakan komitmen pemerintah.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/09/14233831/moeldoko-omzet-umkm-di-masa-pandemi-covid-19-rata-rata-merosot-hingga-50

Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke