Penetapan itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan yang digelar sejak 29 Agustus hingga 6 Oktober 2020.
"Pertama, TNI AD 63 (tersangka) dari terperiksa 106 orang," ujar Wakil Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsma TNI Joko Tri Kartono dalam konferensi pers di Markas Puspom TNI AD, Jakarta, Rabu (7/10/2020).
"Sedangkan TNI AL tersangka berjumlah 10 dari 13 terperiksa. Kemudian TNI AU satu dari 25 terperiksa. Sehingga ada tambahan dari 22 September lalu sebanyak delapan tersangka," kata dia.
Dalam pemeriksaannya, penyidik TNI telah memeriksa sejumlah satuan yang terdiri dari, empat satuan Mabes TNI, 48 satuan TNI AD, delapan satuan TNI AL, dan satu satuan TNI AU.
Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menuturkan, jumlah ganti rugi terhadap 20 orang yang menjadi korban perusakan mencapai Rp 828.407.000.
"Terakhir santunan diserahkan kepada korban T dan D, itu yang keluar dari perawatan pada 3 Oktober," kata dia.
Penyerangan Mapolsek Ciracas berawal dari kecelakaan tunggal yang dialami Prada MI, di Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di dekat pertigaan lampu merah Arundina pada Sabtu (29/8/2020) dini hari.
Akibat kecelakaan tersebut, MI menderita luka di bagian wajah dan tubuh. Kepada pimpinannya, Prada MI mengaku mengalami kecelakaan tunggal.
Namun, informasi berbeda disampaikan Prada MI kepada rekan-rekannya. Prada MI mengaku dikeroyok sejumlah orang.
Selain itu, para prajurit itu juga mendapat informasi yang menghina TNI.Para prajurit tidak mengecek kebenaran informasi terlebih dulu terkait kecelakaan tersebut. Mereka terprovokasi informasi hoaks.
Kabar bohong itu kemudian memicu amarah para tentara. Jiwa korsa jadi alasan.
Selain merusak fasilitas Polri, massa juga merusak pertokoan dan menyerang warga yang melintas di lokasi.
Penyidik pun menetapkan Prada MI, yang sempat dirawat di rumah sakit karena kecelakaan yang dialaminya, sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton.
Prada MI disangkakan Pasal 14 ayat 1 juncto ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1948 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal itu mengatur tentang penyebaran kabar bohong. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara.
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/14561521/tambah-8-total-74-prajurit-tni-jadi-tersangka-kasus-penyerangan-mapolsek