Salin Artikel

Menko PMK Apresiasi Masyarakat yang Naik Kelas dari Program Keluarga Harapan

Masyarakat yang naik kelas dari program bantuan sosial (bansos) tersebut dikarenakan mereka sukses mengembangkan usahanya sendiri dengan pendampingan pemerintah.

"Mereka kini sudah naik kelas karena adanya peningkatan kemampuan ekonomi yang diperoleh dari hasil pengembangan usahanya sehingga bisa hidup mandiri," ujar Muhadjir dalam kunjungannya ke Pekalongan, Jawa Tengah, dikutip dari siaran pers, Rabu (30/9/2020).

Muhadjir juga mengapresiasi peran Pemerintah Kota Pekalongan dalam upayanya mengentaskan kemiskinan.

Buktinya, menurut dia, banyak masyarakat KPM PKH yang telah memberi kesempatan kepada warga lain untuk mendapatkan bansos tersebut sehingga melakukan graduasi mandiri.

Di Pekalongan, kata dia, KPM PKH yang telah melakukan graduasi mandiri ada 300.

"Ini sesuatu yang luar biasa. Bisa dijadikan contoh bagaimana kolaborasi PKH dengan ditopang pemerintah daerah mampu menghasilkan sesuatu yang positif," kata dia.

Muhadjir pun berharap mereka yang telah berstatus graduasi mandiri dapat terus memberikan manfaat dan menginspirasi para KPM PKH lainnya.

Ia bahkan berharap mereka yang telah keluar dari KPM PKH mampu memberdayakan warga lainnya dan tidak kembali masuk ke dalam program tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga memberikan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk program pendidikan.

Antara lain, buku cerita anak sebanyak 2.000 buku jenjang SD dan SMP dan 750 buku jenjang PAUD.

Kemudian, bantuan kuota internet untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk 55.282 siswa sebanyak 35 GB per bulan dan untuk 4.880 guru sebanyak 42 GB per bulan).

Ini termasuk bantuan operasional sekolah (BOS) reguler Kota Pekalongan senilai Rp 51,23 miliar untuk 102 SD sebanyak 20.578 siswa, 28 SMP sebanyak 11.973 siswa, 8 SMA sebanyak 3.991 siswa, 13 SMK sebanyak 8.082 siswa, dan 3 SLB sebanyak 319 siswa.

Sementara untuk Program Indonesia Pintar Kota Pekalongan bantuan yang diserahkan berupa Rp 2,83 miliar untuk 7.095 siswa SD, Rp 2,97 miliar untuk 4.837 SMP, Rp 446 juta untuk 563 SMA, dan Rp 2,60 miliar untuk 3.131 SMK.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/18175751/menko-pmk-apresiasi-masyarakat-yang-naik-kelas-dari-program-keluarga-harapan

Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke