Salin Artikel

Pengamat: Kita Tak Bisa Harapkan Kehadiran Menkes, Langsung ke Presiden Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, publik sebaiknya tidak menantikan kemunculan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto untuk menjelaskan penanganan Covid-19 di Indonesia. Agus menilai, Terawan akan sulit memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Sebab, saat ini penanganan Covid-19 telah didelegasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Padahal, penanganan pandemi semestinya merupakan tugas Menkes.

"Kita tidak bisa harapkan kehadiran Menkes. Langsung ke bosnya saja (Presiden)," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

Agus menjelaskan faktor lain yang menyebabkan Terawan tidak muncul di depan publik.

Pertama, sejak awal pandemi Covid-19, Terawan sering membuat pernyataan yang memicu kontroversi. Agus mencontohkan saat Terawan menyebut orang Indonesia tidak akan tertular Covid-19.

Kemudian, saat tampil di depan publik, Terawan kerap melontarkan candaan.

"Pak Menkes kalau ngomong sambil cengengesan (bercanda), tak ada kesan serius. Itu kesalahan juga. Lalu, Presiden saat itu membentuk Gugus Tugas," ungkap Agus.

Sebenarnya Terawan ikut dilibatkan dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Akan tetapi, kemunculan Terawan sangat minim apabila dibandingkan Ketua Gugus Tugas Doni Monardo atau para juru bicara.

"Sampai sekian lama ya Menkes tidak muncul, sebab komentarnya tidak friendly dan tidak memberi kejelasan kepada masyarakat," tutur Agus.

Agus menilai, Menkes Terawan memiliki kemampuan yang baik dalam aspek keilmuan. Hanya saja, Terawan tidak memiliki leadership yang baik.

Dengan demikian, saat berhadapan dengan masyarakat, Terawan tidak mampu menempatkan diri sebagai Menkes.

"Leadership beliau tidak ada. Ini persoalannya," ucap Agus.

Sementara itu, desakan agar Terawan mundur dari jabatan Menkes pun telah muncul sejak lama.

Desakan itu, kata Agus, mempunyai inti yang sama, yakni apabila Menkes tidak mampu muncul dan memberikan penjelasan kepada publik, sebaiknya segera diganti.

Namun, desakan itu belum mendapatkan respons.

"Sehingga, tanyakan kepada Presiden kenapa tidak diganti-ganti ya, atau Menkes memang sengaja tak dimunculkan. Saya tak tahu alasannya, tanyakan ke Presiden," kata Agus.

Sebelumnya, jurnalis sekaligus presenter Najwa Shihab mengaku sudah berulang kali mengundang secara resmi Terawan untuk menjadi tamu dalam acara Mata Najwa.

Undangan itu sudah ia sampaikan jauh sebelum dibuatnya video Mata Najwa edisi "Menanti Terawan" di media sosial.

"Hampir tiap minggu selalu kirim undangan. Tiap episode soal pandemi," kata Najwa kepada Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

Najwa mengatakan, undangan yang ia sampaikan tidak selalu direspons oleh pihak Menkes. Sekalinya dijawab, pihak Menkes mengaku tidak bisa hadir dengan alasan padatnya jadwal.

"Pernah menjawab bahwa tidak bisa karena jadwal, dan kemudian kami selalu menawarkan agar wawancara diatur menyesuaikan waktu dengan agenda Pak Terawan," ujar dia.

Namun, setelah pihak Mata Najwa menawarkan untuk wawancara menyesuaikan jadwal Menkes Terawan, kembali tidak ada jawaban lanjutan dari pihak Menkes.

"Tapi, tiap minggu kami selalu kirim undangan untuk mengingatkan," ujar Najwa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menduga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tak terlalu senang berbicara sehingga jarang tampil di publik.

Hal itu disampaikan Luhut saat menjawab pertanyaan Najwa, seperti ditayangkan akun YouTube Najwa Shihab, Kamis (24/9/2020). Kompas.com sudah mendapat izin Najwa Shihab untuk mengutip wawancara tersebut.

Mulanya Luhut membantah Terawan jarang muncul ke publik. Ia mengatakan baru saja Terawan berbicara di hadapan pimpinan TNI-Polri dan kepala daerah dalam rangka menyinergikan penanganan Covid-19.

"Enggak juga, kemarin dia muncul tuh di depan para panglima, kapolda, gubernur, dia ngomong, bicara dia yang dia mau buat, ini begini-begini. Hadir dia," ucap Luhut.

Namun, Najwa kembali menanyakan alasan Terawan jarang berbicara kepada publik untuk mengklarifikasi isu-isu terkait penanganan Covid-19.

Luhut pun menjawab hal itu bergantung pada kepribadian masing-masing pejabat. Ia mengatakan, ada pejabat yang suka berbicara dan ada yang tidak.

"Ya dulu banyak orang yang kayak gitu juga. Ada yang suka bicara, ada yang tidak. Dia (Terawan) mungkin tidak suka bicara, saya enggak tahu," kata Luhut.

Seperti diketahui, sejak Covid-19 mewabah di Indonesia, Terawan jarang berbicara mengenai penanganan virus corona.

Bahkan, saat itu Presiden Joko Widodo menunjuk juru bicara khusus penanganan virus corona selain Terawan.

Saat itu, Jokowi menunjuk Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Achmad Yurianto sebagai juru bicara.

Setelah Yurianto tak lagi menjadi juru bicara, pemerintah lalu menunjuk Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang bertugas menyampaikan informasi penanganan virus corona kepada publik.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/12080961/pengamat-kita-tak-bisa-harapkan-kehadiran-menkes-langsung-ke-presiden-saja

Terkini Lainnya

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke