PM Vanuatu Diminta Belajar Ilmu Hubungan Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai, pernyataan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman yang menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua terkesan tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia.

Ia menyebut, apa yang disampaikan Loughman sebagai sesuatu yang tidak pantas serta tidak etis.

"Dengan terulangnya perilaku Vanuatu, PM Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik, dan geostrategi Indonesia sebagaimana diatur dalam norma dan hukum hubungan internasional," kata Azis dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

Ia menegaskan, Papua adalah bagian penting dari Republik Indonesia. Hal itu juga telah ditegaskan di dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2504 (XXIV).

Fakta itu, menurut Azis, perlu dihormati Vanuatu maupun kelompok lain yang terus berupaya memprovokasi keutuhan NKRI

"Mungkin PM Vanuatu perlu belajar ilmu hubungan internasional sehingga memahami norma dan hukum secara benar," ucapnya.

Azis mengaku heran dengan sikap Vanuatu yang kerap melontarkan persoalan Papua sejak 2016 hingga kini di forum Sidang Umum PBB.

Ia khawatir, isu yang selama ini disampaikan Vanuatu justru hanya sebuah pesanan atau tidak berdasar.

Lebih jauh, ia meminta, agar Vanuatu belajar etika dari konsep ASEAN, sehingga bisa menerapkan nila-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi apalagi menuduh sesama negara berdaulat.

Lebih jauh, Azis mengapresiasi tindakan diplomat Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, yang telah memberikan hak jawab atas pernyataan Loughman.

"Jika level Perdana Menteri Vanuatu tidak ingin dipermalukan oleh diplomat muda Indonesia, maka Vanuatu harus mulai belajar menghormati norma-norma internasional," ucapnya.

Sebelumnya, Silvany menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran HAM yang dilontarkan negara Pasifik itu terhadap Indonesia.

"Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya," kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9/2020).

Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua.

Ini merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

"Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial," kata Silvany.