Epidemiolog Pertanyakan Target Pemerintah 70 Persen Orang Akan Divaksin Covid-19

Namun, ia mempertanyakan apakah target 70 persen orang yang akan divaksin Covid-19 tersebut tepat dilakukan.

Menurut dia, akan lebih baik jika jumlah yang bisa mendapatkan vaksin tersebut lebih banyak lagi.

"Ya benar, (penerapan herd immunity bisa dilakukan setelah vaksin), tapi apakah benar 70 persen itu tepat? Mungkin saja 90 persen," ujar Pandu kepada Kompas.com, Jumat (18/9/2020).

Menurut Pandu Riono, jika vaksin Covid-19 sudah ditemukan, maka harus sebanyak-banyaknya diberikan kepada masyarakat.

Pasalnya, daya tahan pemberian vaksin tersebut belum ada yang mengetahuinya.

"Tetap setinggi-tingginya (jumlah orang yang diberi vaksin), kita belum tahu daya proteksi pemberian vaksin yang nanti disepakati," kata dia.

Namun paling penting, kata dia, hak setiap orang untuk mendapatkan vaksin harus dijamin oleh negara.

Dengan demikian, ia pun berharap tak ada warga negara yang tertinggal untuk mendapatkan vaksin Covid-19 tersebut.

"Ya prinsipnya, no one left behind (tak ada yang tertinggal) yang penting hak setiap orang dapat vaksin harus dijamin negara," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, jika vaksin Covid-19 tersebut sudah ada, maka kemungkinan tidak akan semua masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin tersebut.

"Kalau dalam vaksin Covid-19 tidak usah 100 persen yang jadi target sehingga tak harus 270 juta (penduduk) itu divaksin semua. Karena yang penting kita ingin membangun herd immunity. Sekawanan imunitas yang nanti kalau mayoritas sudah tervaksinasi mereka yang belum tervaksin otomatis terlindungi," ujar Muhadjir dalam sebuah talkhsow di Instagram, Kamis (17/9/2020).

Dalam menyiapkan vaksin Covid-19 agar diterima masyakarat, kata dia, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan strategi yang harus dilakukan.

Strategi tersebut adalah mengembangkan pendekatan yang bersifat lokal dan berbasis komunitas.

Sebab, kata dia, pasti ada masyarakat yang sudah mengajukan diri divaksin walau vaksin belum ada, ada yang masih melihat-lihat dulu, dan adapula yang keras kepala dengan keyakinan-keyakinan tertentu sehingga tak mau divaksin.

Namun, menurut Muhadjir, jumlah kelompok masyarakat yang tak mau divaksin tidak banyak. Terlebih, pemerintah juga sudah memiliki data historis siapa saja yang selama ini menolak vaksin.

Hanya saja dengan konsep herd immunity setelah vaksin yang akan dibangun, kata dia, maka mereka yang menolak itu secara otomatis akan terlindungi oleh yang sudah divaksin.

"Jadi yang keras-keras kepala itu akan otomatis dilindungi oleh mereka yang sudah divaksin. Seandainya nanti ada yang nolak, itu juga penolak kambuhan," kata Muhadjir.

"Jadi targetnya paling kalau 70 persen dari penduduk Indonesia sudah divaksin termasuk mereka yang sudah kena Covid-19 itu kan otomatis kekebalannya tumbuh, sudah baik. Itu Insya Allah (Covid-19) akan selesai, sudah aman. Otomatis yang belum tervaksin sudah terpagari herd immunity, kelompok divaksin dan kebal yang sudah kena Covid-19," ujar dia.