Salin Artikel

BIN Bentuk Pasukan Khusus, Syarif Hasan: Berpotensi Timbulkan Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai, Badan Intelijen Negara tidak memiliki payung hukum untuk membentuk pasukan khusus.

Pembentukan pasukan khusus, imbuh dia, justru berpotensi menimbulkan polemik, lantaran kekuatan bersenjata selama ini menjadi ranah TNI dan Polri.

"Hanya dua lembaga itu yang memiliki mandat konstitusional untuk mengadakan pasukan bersenjata," kata Syarief dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tidak ada klausul yang mengatur bahwa BIN boleh memiliki pasukan bersenjata.

Oleh sebab itu, ruang lingkup pengamanan yang dilakukan BIN hanya sebatas pada fungsi intelijen, dan tidak memerlukan pasukan khusus yang menenteng senjata laras panjang.

"BIN merupakan badan intelijen, bukan pasukan bersenjata, anggota BIN pun tidak hanya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari kalangan sipil. Membuat pasukan bersenjata dalam lembaga yang juga dihuni oleh kalangan sipil adalah sesuatu yang bermasalah," ujarnya.

Ia pun menilai, langkah BIN membentuk pasukan khusus justru menjauhkannya dari ruhnya sebagai lembaga intelijen yang bekerja secara rahasia, alih-alih membangun intelijen kelas dunia.

Selain itu, ia meminta, agar BIN tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga intelijen.

Politikus Partai Demokrat itu juga mendesak agar Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terkait pembentukan pasukan khusus tersebut. Mengingat, kinerja BIN yang berada di bawah presiden langsung sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 73/2020.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo membagikan sebuah video berdurasi 38 detik yang menunjukkan parade militer pasukan khusus BIN, Rajawali.

Video tersebut diambil saat acara Inagurasi Peningkatan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Plaza STIN, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/9/2020) lalu.

Dari video yang beredar, beberapa personel terlihat menggunakan seragam kamuflase militer.

"Pasukan khusus intelijen Rajawali BIN memang beda. Selamat! Penampilan yang luar biasa. Jaga Indonesia. Jaga NKRI," tulis Bamsoet di Instagram pribadinya pada Rabu (9/9/2020).

Namun demikian, hingga kini belum diketahui dari mana saja pasukan khusus Rajawali ini.

Hingga berita ini ditayangkan, Deputi VII BIN Wawan Purwanto belum memberikan respons pesan singkat Kompas.com mengenai keberadaan pasukan khusus Rajawali itu.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/19311761/bin-bentuk-pasukan-khusus-syarif-hasan-berpotensi-timbulkan-masalah

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke