Salin Artikel

Jokowi: RS Darurat Wisma Atlet Masih Kosong...

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi ketika membuka rapat terbatas "Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

"Kita lihat di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini masih kosong untuk bisa menampung 2.581, ini masih mempunyai ruang ini untuk yang gejala ringan. Ini 858 di Tower 6 dan 1.723 di Tower 7," ujar Presiden Jokowi.

"Kemudian untuk flat isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran juga masih tersedia kapasitas 4.863, ini di Tower 4 dan Tower 5," papar dia.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperbanyak fasilitas isolasi di daerah-daerah lainnya.

"Ada juga balai pelatihan kesehatan di Ciloto, ada 653 orang yang bisa ditampung di situ dan beberapa di balbekes di Batam, di Semarang, di Makassar juga terus disiapkan," lanjut Kepala Negara.

Dengan banyaknya ruang isolasi ini, masalah kelebihan kapasitas pasien di rumah sakit rujukan Covid-19 bisa tertangani.

Sebab, pasien dengan gejala ringan dan sedang bisa dialihkan ke fasilitas isolasi.

Presiden Jokowi meminta agar data-data soal ketersediaan ruang isolasi ini harus selalu diteruskan ke masyarakat.

"Saya kira ini yang perlu terus disampaikan," kata dia.

Diketahui, Provinsi DKI Jakarta mulai Senin ini memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, salah satu alasan pengetatan ini adalah kapasitas rumah sakit yang mulai penuh, sedangkan laju penularan Covid-19 terus bertambah.

Pengetatan PSBB akan dilakukan setidaknya sampai dua minggu ke depan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/11553401/jokowi-rs-darurat-wisma-atlet-masih-kosong

Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke