Salin Artikel

UPDATE: 203.342 Kasus Covid-19 dan Peringatan agar Pemda Siapkan RS Darurat

Sebanyak 3.307 kasus baru bertambah dari hari sebelumnya. Menurut data pemerintah, angka tersebut didapatkan dari pemeriksaan 29.863 spesimen Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Secara kumulatif, pemerintah telah melakukan pemeriksaan 2.514.670 spesimen dari 1.449.629 orang. Satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Sementara itu, pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh bertambah 2.242 orang. Maka, kini total pasien sembuh yaitu sebanyak 145.200 orang.

Kemudian, kasus kematian akibat Covid-19 bertambah 106, sehingga pasien Covid-19 meninggal dunia berjumlah 8.336 orang.

Selain itu, pemerintah mencatat ada 92.330 orang berstatus suspek Covid-19.

DKI Jakarta tertinggi

Kasus Covid-19 saat ini sudah menyebar 489 kabupaten/kota di 34 provinsi. Penambahan 3.307 kasus baru Covid-19 terjadi di 33 provinsi.

DKI Jakarta mencatat penambahan terbanyak dengan 1.004 kasus.

Kemudian, Jawa Timur dengan 370 kasus, Jawa Barat dengan 288 kasus, Jawa Tengah dengan 281 kasus, dan Bali dengan 174 kasus.

Rumah sakit darurat

Sementara itu, anggota Tim Pakar Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengingatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan rumah sakit darurat guna menampung pasien Covid-19.

Menurut Dewi, rumah sakit darurat diperuntukan bagi pasien Covid-19 yang tidak memungkinkan melakukan isolasi mandiri.

"Ini kenapa akhirnya pemerintah daerah juga harus siap dengan rumah sakit darurat ketika memang ada masyarakat yang tidak memungkinkan kondisi rumahnya untuk isolasi mandiri," kata Dewi di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Menurut Dewi, diperlukan ruangan yang cukup untuk pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Sebab, pasien Covid-19 tidak boleh sampai berbaur dengan anggota keluarga lainnya di rumah untuk mengurangi potensi penularan.

"Karena kebanyakan hasil contact tracing adalah satu orang positif keluarganya pasti positif karena tidak ada sekat biasanya," ujarnya.

"Jadi memang kalau bisa satu, rumahnya ini harus ada ruangan khusus yang benar-benar bisa mengisolasi diri kita sendiri," kata dia.

Tarik rem darurat

Sementara dari Balai Kota Jakarta, Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

Dengan demikian, penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada 14 September.

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal Youtube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020).

"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian Covid-19 di Jakarta, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," tambahnya.

Menurut Anies keputusan ini juga mengikuti aturan Presiden Joko Widodo yang meminta agar kesehatan masyarakat harus diutamakan.

Diketahui, PSBB transisi di DKI Jakarta berakhir pada Kamis (10/9/2020) besok.

PSBB transisi ini telah diberlakukan sejak 5 Juni 2020 lalu. PSBB transisi mulanya dilaksanakan selama 28 hari atau sampai 2 Juli 2020.

"Wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat presiden yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/10/07272471/update-203342-kasus-covid-19-dan-peringatan-agar-pemda-siapkan-rs-darurat

Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke