DPR: Subsidi Kuota Tak Selesaikan Masalah, Banyak Siswa Tak Punya Smartphone

Sebab, kata Huda, tidak semua siswa memiliki smartphone atau ponsel pintar untuk mengikuti PJJ.

"Memang diakui bahwa subisidi kuota tidak menyelesaikan masalah, karena banyak siswa yang tidak punya handphone," katanya saat dihubungi, Rabu (9/9/2020).

Pemerintah menggangarkan uang sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet tersebut.

Menurut Huda, pemerintah juga perlu menganggarkan subsidi pengadaan smartphone bagi masyarakat miskin.

"Kami mendorong Kemendikbud, salah satu faktor yang bisa membuat PJJ efektif adalah pemerintah menyubsidi pengadaan smartphone," tuturnya.

Di lain sisi, ia mengapresiasi langkah pemerintah untuk memberikan subisidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen itu.

Namun, Huda meminta pemerintah memastikan penyaluran subsidi kuota internet tersebut tepat sasaran.

"Tinggal dipastikan tepat sasaran dan tepat jumlah," ujar Huda.

Menurut Huda, ada potensi subisidi kuota internet itu dimanfaatkan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Ia menegaskan agar pemerintah dan seluruh pihak terkait tidak bermain-main dalam penyaluran subsidi kuota internet.

"Kami minta kejujuran dari pihak sekolah, komite sekolah, untuk tdk menambah kesemrawutan darurat pendidikan kita. Prinsipnya, semua inisiatif kita apresiasi," tuturnya.

Selain itu, Huda mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerhatikan para siswa di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yang bahkan tidak memiliki akses internet.

Diakuinya infrastruktur teknolgi informasi pun belum merata di seluruh wilayah Tanah Air.

Dia mengatakan, Kemendikbud dapat menyalurkan buku-buku subsidi untuk para siswa di daerah 3T agar mereka tetap dapat mengikuti pelajaran dengan baik.

"Hampir pasti di daerah tertinggal yang juga tidak ada internet, akses anak-anak terhadap buku kan kecil sekali. Maka langkah-langkah inovatif Kemendikbud yang menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan menjadi sangat penting," kata Huda.

"Yang tidak bisa mengakses internet, diberikan akses buku sebanyak-banyaknya. Supaya mereka tidak ketinggalan pelajaran dan bisa juga menjadi alternatif anak-anak mencari penyegaran selama belajar di rumah," tegasnya.

Mengutip Kompas.id, Sabtu (29/8/2020), Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengatakan, seharusnya pendataan masalah dalam pembelajaran jarak jauh dilakukan sejak awal penutupan sekolah karena pandemi Covid-19.

Ketiadaan peta masalah membuat bantuan pemerintah hanya berpihak kepada kelompok tertentu, seperti subsidi kuota internet ini hanya untuk mereka yang memiliki gawai dan mereka yang melaksanakan pembelajaran daring.

”Lagi pula yang melakukan pendataan, kan, tidak mesti Kemendikbud, ada dinas pendidikan dan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) yang menjadi bagian struktur Kemendikbud di daerah. Seharusnya dari awal Kemendikbud menggerakkan dua lembaga ini untuk mendata permasalahan dalam PJJ (pembelajaran jarak jauh) sehingga intervensi negara ke mereka pun bisa sejak awal PJJ,” kata Satriwan.

Pemberian bantuan yang sama rata tersebut, kata Anggi Afriansyah, peneliti sosiologi pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menimbulkan bias kelas.

Sebagaimana pembelajaran daring, lagi-lagi yang diuntungkan masyarakat di perkotaan dan dari kelompok ekonomi menengah ke atas.

Meskipun ada anggaran untuk subsidi kuota internet, kata Anggi, seharusnya tetap ada skala prioritas.

Bantuan diprioritaskan kepada siswa dari keluarga miskin yang selama ini tidak mempunyai akses memadai pada kuota internet. Untuk guru, prioritas pada guru honorer karena mereka selama paling terdampak akibat pandemi ini.

”Kemudian, seperti yang ditanyakan banyak pihak, bagaimana mereka yang tidak terakses internet, tidak punya gawai? Apa subsidi bagi mereka. Jika yang mendapat prioritas selalu yang punya akses terhadap fasilitas, tentu menjadi tidak adil,” kata Anggi.