Salin Artikel

Kawasan Tanpa Rokok dan Aturan Iklan Rokok Dinilai Belum Optimal

"Dari analisis kami bahwa memang terbatas kalau dilihat secara praktiknya belum. Jadi secara teori sudah ada peraturan-peraturannya namun pelaksanaannya di lapangan belum terbatas," kata peneliti PJKS UI Renny Nurhasana dalam diskusi Polemik, Sabtu (5/9/2020).

Renny mengatakan, KTR di sejumlah daerah sejauh ini masih berupa peraturan daerah saja, namun belum diimplementasikan di lapangan.

Selain itu, Renny juga menilai promosi rokok belum betul-betul dibatasi lantaran perusahaan-perusahaan rokok masih dapat beriklan di televisi.

"Negara mana yang masih ada iklan rokoknya, di Indonesia yang masih walaupun tidak ada gambarnya. Kita belum ada peraturan sedangkan anak-anak itu masih banyak menonton televisi," ujar Renny.

Senada dengan Renny, anggota Komisi IX DPR, Anggia Erma Rini juga menyoroti masih adanya iklan rokok yang ditayangkan di televisi.

Menurut Anggia, meski tidak menampilkan produk rokok, iklan-iklan rokok menggambarkan seseorang yang tampak keren sehingga tetap mendorong anak-anak dan remaja untuk mengonsumsi rokok.

"Ini juga bagian dari orang atau remaja ingin mencoba merokok untuk merokok itu seperti apa," kata Anggia.

Anggia menambahkan, selain iklan rokok, lingkungan teman sebaya juga menjadi salah satu faktor yang mendorong seorang anak atau remaja untuk mengonsumsi rokok.

"Remaja ini kan masa transisi di mana dia mau mulai keluar atau mulai lepas dari ketergantungannya kepada orang tua tapi sebenernya secara psikologis dia masih belum siap, jadi masih mudah sekali untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh dari teman-temannya," kata Anggia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/05/14103191/kawasan-tanpa-rokok-dan-aturan-iklan-rokok-dinilai-belum-optimal

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke