KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Wali Kota Bandung

Oded sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintahan Kota Bandung tahun 2012-2013, Rabu (2/9/2020) kemarin.

"Yang bersangkutan dijadwalkan untuk kembali dipanggil pada hari Jumat tanggal 4 September 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu malam.

Ali membantah klaim Oded M Danial yang mengaku belum mendapatkan surat panggilan dari KPK sehingga tidak memenuhi panggilan penyidik.

Menurut Ali, surat panggilan telah dikirim penyidik dan diterima oleh salah satu anggota keluarga Oded.

"Penyidik telah mengirimkan surat panggilan secara patut kepada yang bersangkutan dan telah diterima oleh salah seorang pihak keluarganya," ujar Ali.

Adapun, Oded M Danial akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota DPRD Bandung periode 2009-2014.

Diberitakan, Oded mengaku, belum menerima surat resmi pemanggilan dari KPK untuk pemeriksaan dirinya sebagai saksi.

"Belum, belum ada. Saya tanya ke Sekpri (sekretaris pribadi) juga, dia hanya menyampaikan ini ada berita (di media massa). Biasanya ke kantor kan (suratnya), tapi belum ada," kata Oded dikutip dari Antara, Rabu.

Selain Oded, terdapat lima orang mantan anggota DPRD Jawa Barat yang dijadwalkan bersaksi pada Rabu kemarin namun tidak hadir dan dijadwal ulang pemeriksaannya.

Mereka ialah Teddy Setiadi, Isa Subagja, Rieke Suryaningsih, Ani Sumarni, Antaria Pulwan Aprianto. Para mantan anggota DPRD tersebut rencananya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dadang Suganda.

Dalam perkara ini, Dadang diduga berperan sebagai makelar dalam pengadaan tanah untuk RTH Bandung dan memperkaya diri sebesar Rp 30 miliar.

"Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada DGS (Dadang). Namun DGS hanya memberikan Rp 13,5 miliar pada pemilik tanah," kata Juru Bicara KPK saat itu, Febri Diansyah dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2019).

Penetapan Dadang sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap tersangka sebelumnya yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat.

KPK pun menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung ini mencapai Rp 69 miliar.