KSP Sebut Fenomena Influencer Wajar Sepanjang Tak Langgar Hukum

"Jadi fenomena influencer saya kira wajar sejauh tidak ada pelanggaran yang dilakukan," ujar Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian dalam diskusi 'SOS II: Jaga Ruang Demokrasi Kita' yang digelar Policy Center ILUNI UI, Rabu (2/9/2020).

Donny menuturkan, sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengakui jika kementeriannya menggunakan jasa influencer.

Hanya saja, penggunaan jasa influencer tersebut hanya berperan sebagai pelatih digital literasi.

Ia mengatakan, yang perlu digarisbawahi, influencer harus memiliki kompetensi.

"Kalau opininya berpengaruh secara publik, maka dia sebagai key opinion leaders itu pasti orang yang memiliki kompetensi, bukan orang sembarangan," tegas dia.

Donny menyatakan, kehadiran influencer tetap perlu diperhatikan.

Jika dalam perjalanannya ada yang melanggar hukum, harus diproses sesuai aturan yang ada.

Namun, ia menegaskan, bahwa influencer tidak antidemokrasi ketika adanya kritik dari publik.

"Influencer itu tidak antidemokrasi, setiap kali ada yang mengatakan atas nama pemerintah, dia diserang dengan pendapat sebaliknya," ungkap Donny.

Diberitakan, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital.

Oleh karenanya, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital.

"Termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2020).

Aktor digital itu, kata dia, salah satunya adalah para influencer yang selama ini telah menjadi key opinion leaders di dunia maya.

Menurut Fadjroel, para aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas sosial ekonomi dan politik.

"Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan," kata dia.