Salin Artikel

Program Pemprov DKI Dinilai Tak Maksimal, Penularan Covid-19 Masih Masif

"Yang harus dipahami adalah dengan meningkatnya orang positif corona ini, bisa juga ditafsiran program-program yang dilakukan oleh pemprov DKI untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jakarta belum berhasil secara maksimal," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (28/8/2020).

Saleh juga mengatakan, sebagian besar masyarakat di Ibu Kota sudah kembali pada kebiasaan lama sebelum virus corona terjadi di Indonesia.

Tak hanya itu, menurut Saleh, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tatanan kehidupan baru atau new normal berbeda dari apa yang diharapkan pemerintah.

"Justru mereka kembali ke kehidupan normal seperti biasa sebelum ada Covid-19, padahal maksud pemerintah dengan new normal itu adalah bagaimana seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

"Tapi ini kan terbukti masih banyak warga kita berkerumunan datang ke keramaian, kemudian di bis-bis kota masih ada antrean, mal masih ramai," sambungnya.

Saleh mengatakan, dari segi aturan, pemerintah sudah sangat lengkap agar masyarakat dapat disiplin mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Namun, menurut Saleh, pemerintah kurang tegas dalam menegakkan aturan tersebut.

"Katakanlah misalnya sanksinya sanksinya yang dipakai itu kadang-kadang enggak bisa membuat orang jera, ya katakan yang kemarin ada sanksi denda, kalau dendanya orang enggak mampu (bayar) gimana?," tuturnya.

Lebih lanjut, Saleh berharap, pemerintah lebih tegas dalam mengajak masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Saleh berharap, tingginya rasio positif Covid-19 ini dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat ibu kota untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Memang jangan kesadaran individual saja, tetapi komunal untuk mengikuti seluruh protokol Covid-19 ini sangat penting. Karena kalau kesadaran sudah terbangun gampang sebetulnya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bahwa belakangan ini rasio positif atau positivity rate penularan Covid-19 di Jakarta terus meningkat.

Anies menyebut angka rasio positif dalam sepekan ini ada di angka 8,9 persen, sementara Indonesia angka rasio positifnya ada di 15,9 persen.

“Dalam sepekan terakhir positivity rate di Indonesia 15,9 persen, di Jakarta 8,9 persen. Positivity rate selama wabah ini sejak awal di Indonesia 13,1 persen, di Jakarta 5,9 persen,” ujar Anies kepada wartawan, Senin (17/8/2020).

Meski angka positivity rate terus bertambah, Anies menyebut angka tersebut belum di ambang batas atau bahaya.

Rasio positif yang dianggap aman atau sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah kurang dari 5 persen. Jika rasio positif berada di atas itu, keadaan masuk kategori mengkhawatirkan.

“Nah, ambang batas disebut bahaya itu bila (positivity rate) di atas 10 persen. 5 persen ke bawah aman, di atas 10 persen membahayakan. Kita di Jakarta selama tiga minggu ini bergerak terus dari 4, 5 sampai sekarang 8,9,” ucap Anies.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehata. Mulai dari menggunakan masker setiap saat, rajin cuci tangan, patuh jaga jarak fisik.

“Jadi saya imbau masyarakat gunakan masker kapan saja di mana saja, lalu bila memiliki keluhan lapor ke kami, akan segera dites. Kemudian cuci tangan rutin, patuhi jaga jarak, ini bagi masyarakat,” tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/20435771/program-pemprov-dki-dinilai-tak-maksimal-penularan-covid-19-masih-masif

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.