DPR Sebut Orangtua Siswa Sudah Bersikap Realistis Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

Menurut Huda, orangtua saat ini sudah memahami risiko jika memaksakan pembelajaran tatap muka.

“Ini tidak gaduh karena memang ada ruang-ruang kompromi dari orangtua, semakin ke nsini orangtua semakin realistis,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/8/2020).

“Ketika memaksakan anak untuk bertatap muka di sekolah, risikonya lebih besar, karena itu relatif berproses apa adanya,” tutur dia.

Huda mengatakan, saat ini banyak komponen masyarakat yang membantu orangtua agar anaknya bisa belajar jarak jauh. Salah satunya dunia usaha yang memberikan promo kuota internet. 

Oleh sebab itu, Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengoordinasikan bantuan dari berbagai komponen masyarakat terkait pembelajaran jarak jauh. 

“Kalau inisiatif dari pelaku dunia usaha sudah jalan ya, beberapa provider sudah memberikan paket khusus hemat bagi siswa dan seterusnya, karena tidak semua orangtua tahu kalau ada promo-promo sifatnya yang memberikan keringanan kuota kepada siswa,” kata Huda.

“Saya berharap ada tangan-tangan dari Kemendikbud yang mengoordinasikan ini sampai pada level daerah,” tutur dia.

Menurut Huda, koordinasi juga dibutuhkan agar bantuan yang diberikan berbagai komponen masyarakat tepat sasaran.

“Supaya juga tepat sararan, supaya yang menggunakan promo ini memang yang betul-betul siswa yang kesulitan akses dan kesulitan membeli kuota. Nah itu kan butuh koordinasi,” ujar Huda.

Lebih lanjut Huda mengapresiasi banyaknya masyarakat yang terlibat membantu siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh.

Menurut Huda, bantuan tersebut berupa pendampingan kepada siswa dalam belajar dan pembagian alat penunjang pembelajaran jarak jauh seperti smartphone.

“Karena itu kita mengapresiasi inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat peduli pendidikan yang berdonasi, berbagi smartphone second (bekas) termasuk bersedia untuk menjadi relawan pendamping, ini yang terjadi dilapangan,” kata Huda.

“Jadi ada inisiatif-inisiatif masyarakat yang akhirnya mengambil porsi-porsi peran yang tadinya sepenuhnya oleh orangtua murid di rumah akhirnya bisa dibantu relawan-relawan ini,” tutur Huda.

Huda menyebut komponen masyarakat yang membantu menjadi relawan salah satunya berasal dari mereka yang mendapatkan beasiswa bidik misi.

“Progresnya semakin meningkat, 5.976 relawan yang dia mendapatkan beasiswa bidik misi kuliah, sebagai bagian dari cara membalas budi mereka siap menjadi relawan. Itu membantu banget,” ungkap Huda.

Selain itu, Huda mengatakan besok, Kamis (27/8/2020). Komisi X dijadwalkan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Huda, agenda yang akan dibahas dalam raker yakni terkait evaluasi dari program Pembelajaran Jarak Jauh.

“Mungkin Kemendikbud sudah mengambil langkah-langkah, langkah apa saja, lalu kekurangannya dimana, seperti apa dalam konteks memaksimali PJJ besok yang akan kita tanyakan ke Kemendikbud,” kata Huda.

“Semua apa yang menjadi evaluasi tiga bulan pelaksanaan PJJ sudah kami rekomendasikan semua ke Kemendikbud. besok kita tanyakan semua progress itu ke mas Menteri Nadiem,” tutur dia.

Menurut Huda, Komisi X akan mengevaluasi kebijakan Kemendikbud terkait pembelajaran jarak jauh yang dinilai tidak efektif.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana evaluasi kami terhadap pelaksanaan PJJ yang tidak efektif ini," kata Huda.

Huda mengungkapkan, banyak laporan dari masyarakat terkait pembelajaran jarak jauh di berbagai daerah memunculkan masalah baru.

Misalnya, siswa berkumpul di warung kopi untuk mendapatkan wifi gratis, bahkan, naik ke ketinggian untuk mendapatkan sinyal. Hal ini, kata dia, justru berbahaya.

Sebab, tindakan itu memunculkan kerumunan baru yang seharusnya dihindari selama pandemi Covid-19.

Kemendikbud dinilai perlu segera memperkuat konsolidasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mencari solusi sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Selain itu, Huda menilai, Kemendikbud harus segera mencari solusi dan mengambil langkah yang cepat agar pendidikan bisa efektif kendati dalam masa pandemi Covid-19.

"Kita kembali lagi kondisi faktual dan kondisi obyektif kita bagaimana Kemendikbud harus secepatnya mengambil langkah-langkah extraordinary dalam rangka untuk PJJ ini lebih efektif," tutur politisi PKB ini.