Bersaksi di Sidang Etik, Boyamin Dikonfirmasi soal Helikopter yang Disewa Firli

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memberi kesaksian dalam sidang dugaan pelanggaran etik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli, Selasa (25/8/2020).

Boyamin mengaku dikonfirmasi soal helikopter yang disewa Firli untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja, pada Juni 2020 lalu.

"Prinsipnya persidangan tadi mengonfirmasi aduan saya. Benar saya adukan dengan data yang kemarin naik heli fotonya terus tidak pakai masker, kemudian saya lengkapi beberapa, misalnya perjalanan saya sebutkan," kata Boyamin, dikutip dari Antara, Selasa.

Boyamin menuturkan, helikopter ringan dengan nomor registrasi PK-JTO yang digunakan Firli tersebut pernah dipakai petinggi di Indonesia.

"Saya juga mencari helikopter itu milik siapa karena pernah dipakai petinggi di republik ini dari Solo ke Semarang pada 2015 dari suatu perusahaan X. Apakah itu perusahaan masih atau bagaimana saya tidak bisa buktikan," ujar Boyamin.

Dalam sidang tersebut, Boyamin menyebut Firli hanya menanggapi keterangan yang ia sampaikan.

Salah satunya, Firli menyampaikan helikopter tersebut disewa menggunakan uang dari kantong pribadi Firli.

"Pak Firli katakan sudah dibayar tetapi saya kan menyampaikan dibayar full dapat diskon atau lain, Pak Firli jawab bayar sendiri dan full. Nanti apakah pembayaran standar atau tidak itu tugasnya Dewas bukan saya," ujar Boyamin.

Ia juga mengusulkan agar Firli melepas jabatannya sebagai Ketua KPK dan cukup menjadi Wakil Ketua KPK apabila terbukti melanggar etik.

"Jika ini nanti dugaan melanggar saya memohon Pak Firli cukup jadi wakil ketua, ketua diganti orang lain," kata dia.

Adapun Boyamin menyebut sidang kode etik dipimpin Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean dengan dua anggota Dewan Pengawas KPK yakni Albertina Ho dan Syamsuddin Haris.

Dewan Pengawas KPK menggelar sidang etik dalam kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri, Selasa (25/8/2020) hari ini.

Firli Bahuri diadukan oleh MAKI ke Dewan Pengawas KPK karena dinilai telah melanggar etik terkait bergaya hidup mewah.

Gaya hidup mewah yang dimaksud, yakni saat Firli menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi Firli dari Palembang ke Baturaja.

Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 Ayat (1) huruf c atau Pasal 4 Ayat (1) huruf n atau Pasal 4 Ayat (2) huruf m dan/atau 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.