Salin Artikel

Mendagri: Jika Pilkada Terus Ditunda, Masa Bakti Kepala Daerah Terlalu Singkat

Tito mengatakan tak ada jaminan pandemi Covid-19 berakhir pada 2021. Ia menilai bisa jadi pendemi Covid-19 terus terjadi meskipun vaksin mulai diproduksi pada 2021.

Sebab, kata mantan Kapolri ini, vaksin baru bisa diproduksi massal dalam jangka waktu setahun setelah ditemukan. .

Jika kembali ditunda hingga pandemi benar-benar selesai, Tito mengatakan bisa jadi Pilkada  baru dimulai pada 2022.

"Kita melihat para kepala daerah punya masa bakti yang ada batasnya. Pilkada 2020 ini sampai berakhirnya di tahun 2024. Artinya kurang lebih empat tahun. Kalau dindur 2022 masa bakti dua tahun tidak banyak bisa berbuat selama dua tahun," kata Tito dalam webinar yang diselenggarakan Taruna Merah Putih, Minggu (9/8/2020).

Selain itu, Tito mengatakan, Indonesia berkaca pada negara lain yang bisa melaksanakan Pemilu di tengah pandemi tanpa memunculkan klaster penularan baru.

Negara-negara itu, Tito menyebut, antara lain Korea Selatan, Jerman, Prancis, dan Polandia.

Untuk itu, Tito optimistis Pilkada 2020 akan berlangsung aman karena menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dengan demikian masyarakat bisa memilih pemimpin di daerahnya dengan aman.

Selain itu, kata Tito, saat ini masyarakat mulai diperkenalkan dengan adaptasi kebiasaan baru.

Masyarakat, menurut Tito, bisa beraktivitas seperti biasa namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Jika masyarakat terbiasa melakukan itu, ia optimistis pelaksanaan Pilkada 2020 juga bisa berlangsung aman.

"Untuk itu kita ambil skenario optimis di tahun 2020 menggar Pilkada 9 Desember," lanjut mantan Kapolri itu.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/10/10331971/mendagri-jika-pilkada-terus-ditunda-masa-bakti-kepala-daerah-terlalu-singkat

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke