Komisi X Minta Mendikbud Buat Peta Kebutuhan Pembelajaran Jarak Jauh

Menurut Huda, hal itu penting dilakukan untuk dapat memahami kebutuhan setiap daerah.

Sebab, tidak semua daerah bisa dipaksakan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh karena tidak memiliki alat penunjang semisal gawai.

"Peta kebutuhan sebenarnya pelajar kita yang tidak punya HP, lalu tidak bisa beli pulsa ya, hampir tembus 70 juta," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Kebutuhan lain menyangkut infrastruktur penunjang, yakni internet.

Huda menyebut, banyak daerah di luar Pulau Jawa yang belum memiliki infrastruktur internet terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

"Karena soal infrastruktur yang memang di daerah situ tidak terjangkau insfrastruktur internet, ini kan tidak bisa dipaksain PJJ," ucap Huda.

"Dalam posisi begitu, bayangan saya disitulah Kemendikbud membuat skema pembelajaran di luar PJJ, tema alternatif. di luar Jawa, di daerah perbatasan, di daerah 3T," ujar politikus PKB ini.

Syaiful menyayangkan Kemendibud tidak mengambil inisiatif pemetaan yang dibutuhkan seperti yang diharapkan.

Padahal hal ini menjadi penting untuk menglihat kondisi di lapangan terkait penerapan PJJ.

"Saya rasa Kemendikbud belum mengambil inisiatif mau diapain gitu menyangkut soal ini," kata dia.

Komisi X juga menyoroti protokol kesehatan yang dibutuhkan sekolah dalam situasi pendemi Covid-19 ini.

"Berapa banyak sekolah yang mampu dan tidak mampu menyelenggarakan protokol kesehatan mulai dari thermo gun, kemudian hand sanitizer, pengadaan tempat cuci tangan," ucap Huda.

Oleh karena itu, Komisi X akan mengevaluasi kebijakan Kemendikbud terkait Pembelajaran Jarak Jauh.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana evaluasi kami terhadap pelaksanaan PJJ yang tidak efektif ini," kata dia.

Diketahui,, banyak laporan dari masyarakat terkait Pembelajaran Jarak Jauh di berbagai daerah. Hal ini memunculkan masalah baru.

Misalnya, siswa berkumpul di warung kopi untuk mendapatkan wifi gratis, bahkan, naik ke ketinggian untuk mendapatkan sinyal.

Hal ini, justru berbahaya. Sebab, tindakan itu memunculkan kerumunan-kerumunan baru yang seharusnya dihindari selama pandemi Covid-19.

Kemendikbud dinilai perlu segera memperkuat konsolidasi dengan dinas pendidikan daerah untuk mencari solusi sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Kemendikbud harus segera mencari solusi dan mengambil langkah yang cepat agar pendidikan bisa efektif kendati dalam masa pandemi Covid-19.

"Kita kembali lagi kondisi faktual dan kondisi obyektif kita bagaimana Kemendikbud harus secepatnya mengambil langkah-langkah extraordinary dalam rangka untuk PJJ ini lebih efektif," tutur Syaiful.