Salin Artikel

Pemerintah Didorong Investasi Besar-besaran di Sektor Kesehatan

Hal itu diperlukan agar Indonesia siap menghadapi pandemi selain Covid-19 ke depannya yang berpotensi memunculkan krisis kesehatan sekaligus ekonomi.

"Tak menutup kemungkinan di tahun mendatang dunia akan dilanda pandemi penyakit lain, yang menuntut vaksin sebagai jalan keluarnya," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

"Indonesia harus bersiap diri mengembangkan dunia kefarmasian sejak dini," lanjut dia.

Ia mencontohkan Amerika Serikat yang dinilai sudah memiliki orientasi masa depan terkait ancaman pandemi.

AS disebut telah berinvestasi senilai 2,2 miliar dollar AS untuk mendukung penelitian program vaksin yang dikembangkan perusahaan farmasi Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca.

Dukungan finansial tersebut membuat Negeri Paman Sam mendapatkan 300 juta dosis vaksin dari AstraZeneca pada akhir 2020.

Adapun, Indonesia saat ini melalui perusahaan pelat merah Bio Farma menjalin kerja sama dengan perusahaan China, Sinovac, untuk mengembangkan vaksin Covid-19.

Ia memperkirakan, melalui kerja sama tersebut, pada 2021 Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri vaksin dan menjadi salah satu negara yang paling awal menyuntikan vaksin penangkal Covid-19 kepada warganya.

Bahkan, tak menutup kemungkinan Indonesia juga bisa membantu negara-negara dunia lainnya dalam menyiapkan vaksin.

"Perebutan mendapatkan vaksin Covid-19 menjadi penanda baru betapa dunia tak hanya dihantui persaingan militer, ekonomi dan teknologi informasi, melainkan juga persaingan di dunia farmasi kesehatan," lanjut politisi Golkar itu.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/06521381/pemerintah-didorong-investasi-besar-besaran-di-sektor-kesehatan

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke