Peringati Peristiwa Kudatuli, PDI-P: Megawati Telah Ajarkan Politik Rekonsiliasi

Saat itu, Soerjadi dan pendukungnya tidak terima dengan kepemimpinan Megawati Soekarnoputi berdasarkan hasil kongres partai pada 1993.

Soerjadi menggelar kongres pada Juni 1996 di Medan dan hasil kongres yang menetapkannya sebagai Ketua Umum PDI didukung oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sejarah kelam itu memberikan pelajaran berharga.

Menurut Hasto, sikap tenang Mega dalam menangani peristiwa itu mengajarkan kekuatan untuk berdamai dengan masa lalu.

"Kudatuli menjadi benih perjalanan reformasi di mana kekuatan rakyat menyatu dan mampu mengalahkan tirani. Di balik jatuhnya Pak Harto, Ibu Megawati telah mengajarkan politik rekonsiliasi, berdamai dengan masa lalu dan melihat masa depan. Di situlah hadir kekuatan moral seorang pemimpin," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2020).

Ia mengatakan, Mega menghadirkan politik moral dengan menolak ikut mencela kepemimpinan Soeharto setelah lengser.

Padahal, kata Hasto, pemerintahan Soeharto menempatkan keluarga Soekarno dalam posisi yang tidak enak.

Upaya de-Sukarnoisasi dilakukan dengan membatasi pergerakan putra-putri Sukarno, terutama dalam politik.

"Kekuatan moral yang sama menghadirkan politik moral ketika dengan lantang Megawati Soekarnoputri meneriakkan, 'Setop hujat Pak Harto’. Padahal rakyat tahu, bagaimana praktek de-Sukarnoisasi tidak hanya menempatkan Bung Karno dalam sisi gelap sejarah, namun juga keluarga Bung Karno mendapatkan berbagai bentuk tekanan dan diskriminasi politik," tutur dia. 

Menurut Hasto, Mega mengajarkan agar tidak ada dendam politik karena sejarah masa lalu. Mega, kata Hasto, selalu mengingatkan pentingnya menatap masa depan.

Ia juga mengenang sikap Mega yang memilih menempuh jalur hukum dalam penyelesaian peristiwa Kudatuli.

Mega melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, Mega kalah di pengadilan.

Kendati demikian, kata Hasto, ada gugatan di daerah lain yang kemudian dimenangkan majelis hakim.

Hasto mengatakan, kemenangan itu merupakan bukti bahwa hari nurani telah mengalahkan pemerintahan tirani.

"Kekuatan moral itu mendapatkan momentumnya ketika seorang hakim di Riau yang bernama Tobing, mengabulkan gugatan Ibu Megawati. Di sinilah hati nurani menggalahkan tirani," tuturnya.

Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta dikepung massa di saat fajar pada 27 Juli 1996.

Pengepungan itu terjadi karena ada pihak yang tidak suka dengan kemenangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998 berdasarkan kongres partai di Jakarta pada 1993.

Mereka adalah Soerjadi dan kelompok pendukungnya. Soerjadi, pada 22 Juni 1996, menggelar kongres partai di Medan. Kongres menetapkan Soerjadi sebagai ketua umum periode 1996-1998.

Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letjen Syarwan Hamid, menyatakan pemerintah mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan. Dengan demikian, pemerintah tidak mengakui adanya DPP PDI pimpinan Megawati.

Namun, dukungan untuk Megawati mengalir, terutama dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Soeharto. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro menjadi salah satu lokasi utama untuk pemberian dukungan kepada Megawati.

Berbagai upaya penyelesaian sengketa tidak berhasil, hingga akhirnya terjadi bentrokan pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) .

Peristiwa itu menewaskan dan menghilangkan sejumlah pendukung Megawati. Ratusan orang juga ditangkap akibat melakukan perusakan dan pembakaran, yang di antaranya merupakan massa pro-Megawati, pro-Soerjadi, dan oknum lain.

Kendati demikian, hingga saat ini tidak ada kejelasan penuntasan peristiwa Kudatuli, menyisakan misteri siapa dalang di balik kerusuhan tersebut.