Salin Artikel

Ukur Konsistensi Pemerintah, Mensos Minta Survei Bansos Dibuat Lagi

KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P BatuBara mengatakan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbangkesos) perlu membuat survei lagi terkait penerapan bantuan sosial (bansos) setelah Covid-19.

"Karena survei tersebut berguna untuk mengukur kekonsistenan kami," kata dia dalam keterangan tertulis.

Mensos menyampaikan pernyataan itu pada Seminar Eksekutif Hasil Penelitian Bantuan Sosial Covid-19," Kamis (23/07/2020).

Lebih lanjut, ia mengatakan, untuk mendapatkan survei yang baik, harus dilakukan secara berkala dengan melihat trennya, bukan hasil satu survei saja.

"Saat Covid-19 ini, kemapanan dan kemandirian ekonomi sedang diuji, sehingga survei yang dilakukan ini semuanya untuk membuatkan suatu koridor," jelasnya.

Meski demikian, ia mengaku, memang tidak mungkin dalam satu program bisa meng-cover semua responden.

Seminar Hasil Riset Bansos Covid-19 

Survei penelitian yang diprakarsai Kementerian Sosial (Kmensos) tersebut bertujuan untuk merangsang penyusunan kebijakan publik bidang kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mengacu pada hasil riset atau data faktual.

Selain itu, survei juga bertujuan menyampaikan hasil penelitian terkait masalah sosial kekinian yang telah diselenggarakan Puslitbangkesos kepada unit tehnis terkait.

Adapun, pemaparan hasil penelitian tersebut diwakili tim Peneliti Puslitbangkesos Hari Harjanto yang berjudul Implementasi Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Sembako di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Selain itu, pemaparan juga diwakili Badrun Susantyo dengan judul Bantuan Sosial Tunai Bagi Keluarga Terdampak Covid-19.

Dalam acara tersebut, Menteri Juliari juga berterima kasih atas saran yang diberikan para pembahas yang terdiri dari Lembaga Lingkar Madani Indonesia yang diwakili Ray Rangkuti, Lembaga Survei Alvara yangdiwakili oleh Hasanuddin Ali.

Tak lupa ia juga berterima kasih atas kritik membangun dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang diwakili Rusli Cahyadi dan Lembaga Sosiologi Universitas Indonesia yang diwakili Ida Ruwaida Noor.

"Ini menjadi mekanisme kontrol terhadap kinerja kami di pemerintahan.” kata Mensos.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/19365511/ukur-konsistensi-pemerintah-mensos-minta-survei-bansos-dibuat-lagi

Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke