Salin Artikel

Survei Indikator: 56,8 Persen Responden Pelaku Usaha Puas dengan Kinerja Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, sebanyak 56,8 persen pelaku usaha puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo pada masa pandemi virus corona atau Covid-19. Survei tersebut dilakukan dalam periode 29 Juni hingga 11 Juli 2020.

Sementara, sebanyak 8 persen responden menyatakan sangat puas. Kemudian 28,2 persen menjawab kurang puas, 1,9 persen merasa tidak puas sama sekali dan 5,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Mayoritas responden di setiap kelompok sektor ekonomi dan skala usaha merasa puas dengan kinerja Joko Widodo sebagai presiden," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam webinar bertajuk Evaluasi Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi, Kamis (23/7/2020).

Tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap Jokowi juga terbilang tinggi dengan 62,6 persen. Sedangkan responden yang menyatakan tidak percaya sebesar 8,6 persen.

Populasi survei merupakan pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Tujuh sektor tersebut adalah pertanian non perikanan dan kelautan (sektor A1), perikanan dan kelautan (sektor A2), pertambangan dan penggalian (sektor 8).

Kemudian industri pengolahan (sektor C), kostruksi (sektor F), perdagangan dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (sektor G), pengangkutan dan terakhir pergudangan (sektor H).

Sampel di tiap sektor dipilih secara acak. Total responden sebanyak 1.176 dan survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon. Tingkat kesalahan atau margin of error survei sebesar kurang lebih 3,2 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/16321681/survei-indikator-568-persen-responden-pelaku-usaha-puas-dengan-kinerja

Terkini Lainnya

Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

Nasional
Penculikan Aktivis 98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

Penculikan Aktivis 98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

Nasional
Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke