Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Jhoni mengatakan, celah ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum untuk keluar masuk wilayah Indonesia secara ilegal.

"Tidak semua garis perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga terdapat pos pemeriksaan keimigrasian," kata Jhoni dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

"Celah seperti inilah yang menurut hemat kami sering atau bisa dimanfaatkan oknum untuk keluar masuk Indonesia secara tidak resmi atau ilegal," lanjut dia.

Ia mencontohkan, banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang bisa masuk ke Malaysia secara ilegal melalui perbatasan-perbatasan di Kalimantan.

Jhoni pun memaparkan, Indonesia memiliki garis perbatasan darat yang luas dengan negara-negara lain.

Misalnya, perbatasan darat antara Atambua dengan Timor Leste, yaitu 268,8 kilometer.

Kemudian, perbatasan darat Papua dengan Papua Nugini yaitu 800 kilometer.

"Perbatasan darat Kalimantan dan Malaysia 2.019 kilometer, yang terdiri dari Kalbar kurang lebih 982 kilometer, Kaltara sisanya," papar Jhoni.

"Ini belum yang traditional passage antara tiga provinsi yang ada di Thailand Selatan dengan Provinsi Aceh, kemudian ada traditional passage Johor Malaysia dengan Kepulauan Riau baik itu ke Batam, pulau-pulau dekat Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun," lanjut Jhoni.

Ia mengatakan, total pintu masuk wilayah Indonesia dengan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dan tempat pemeriksaan khusus (TPK) sebanyak 215.

Rinciannya, TPI udara 37, TPI laut 90, TPI pos lintas batas internasional 11, TPI pos lintas batas tradisional PLBT 44, dan pelabuhan sebagai TPK sebanyak 33.

"Total TPI itu ada 182, total TPK keseluruhan 33. Total pintu masuk wilayah Indonesia, TPI dan TPK yaitu 215," ujar Jhoni.