Jokowi Minta Menterinya Merasa "Ngeri" dengan Kondisi Ekonomi Global

Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis yang sama dan tak bekerja secara biasa.

Jokowi mengingatkan kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6 persen berdasarkan prediksi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Kalau kita ini tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Rapat tersebut digelar tertutup dari wartawan. Namun Biro Pers Istana baru menyampaikan siaran pers pada Rabu (8/7/2020) hari ini.

Jokowi menyebut kontraksi ekonomi sudah dialam Indonesia di kuartal pertama 2020.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 2,97 persen, turun dari yang biasanya 5 persen.

Meskipun angka di kuartal kedua belum keluar, tetapi Presiden mengingatkan agar jajarannya berhati-hati mengingat terdapat penurunan permintaan, penawaran, dan produksi.

"Dari demand, supply, production, semuanya, terganggu dan rusak. Ini kita juga harus paham dan sadar mengenai ini. Karena apa? Ya mobilitasnya kita batasi. Mobilitas dibatasi, pariwisata anjlok. Mobilitas dibatasi, hotel dan restoran langsung anjlok, terganggu. Mal ditutup, lifestyle anjlok, terganggu," kata dia.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan jajarannya untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat dalam masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Presiden meminta agar jajarannya membuat terobosan dalam melaksanakan berbagai prosedur.

Jokowi mencontohkan dalam membuat Peraturan Menteri yang biasanya baru selesai dalam dua minggu, kini bisa diselesaikan dalam sehari.

Dalam membuat Peraturan Pemerintah yang biasanya memakan waktu sebulan, maka bisa dikebut hanya 2 hari saja.

"Itu loh yang saya inginkan," tegas Kepala Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta seluruh jajarannya untuk segera membelanjakan anggaran untuk menggairahkan perekonomian.

Namun, Kepala Negara berpesan untuk memprioritaskan produk dalam negeri.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Presiden.