KPK Panggil Dirut PT PAL Sebagai Saksi Kasus Korupsi PT DI

Budiman akan diperiksa penyidik dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rinaldi Zaini, eks Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT DI)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu.

Dalam kosntruksi perkara kasus ini, Budiman yang saat itu menjabat sebagai Direktur Aerospace diduga menerima uang senilai Rp 96 miliar bersama sejumlah direktur PT DI lainnya.

"Terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp 96 miliar yang kemudian diterima pejabat PT Dirgantara Indonesia di antaranya Tersangka BS, Tersangka IRZ, Arie Wibowo, dan Budiman Saleh," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Jumat (12/6/2020).

Selain Budiman, KPK memanggil lima orang saksi lain dalam pemeriksaan hari ini.

Mereka adalah mantan Manajer Keuangan Teknologi dan Pengembangan PT DI Tahun 2010-2013 Dedi Turmmono, Sales Manager PT Abadi Sentosa Perkasa Andi Sukandi, dan mantan Kepala Divisi Perbendaharaan PT DI Tahun 2009-2013 Muhammad Fikri.

Lalu, Divisi Sales Direktorat Niaga PT DI Djajang Tarjuki dan Supervisor Perencanaan dan Strategi Pemasaran PT DI Tahun 2012-2013 PT DI Dani Rusmana.

Diberitakan sebelumnya, eks Dirut PT DI Budi Santoso dan eks Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zaini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT DI.

Dalam kasus ini, Budi dan Irzal diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dollar AS karena melakukan penjualan dan pengadaan fiktif.

Uang tersebut merupakan uang yang dibayarkan PT DI kepada enam perusahaan mitra atau agen yang bekerja sama dengan PT DI meski mitra atau agen itu tidak pernah melakukan pekerjaannya.

"Seluruh mitra yang seharusnya melakukan pengerjaan, tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera di dalam surat perjanjian. Itulah kita menyimpulkan bahwa terjadi pengerjaan fiktif," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (12/6/2020).

Atas perbuatannya, Budi dan Irzal dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.