Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, persoalan administrasi menjadi salah satu hambatan dalam pencairan anggaran kesehatan yang masih minim.

"Kadang persoalan administrasi itu cukup bikin lambat," kata Moeldoko dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (2/7/2020).

Moeldoko menuturkan, anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 tak hanya dipegang Kementerian Kesehatan.

Ada pula anggaran kesehatan yang langsung disalurkan ke daerah melalui dinas kesehatan provinsi atau kabupaten dan kota, hingga ke Puskesmas.

Hal itu mengakibatkan pencairan anggaran kesehatan harus melalui proses verifikasi data yang panjang. Dengan demikian prosesnya berlangsung lama.

"Dan penyaluran semua anggaran harus bisa dijalankan tepat, cepat, dan akuntabel. Karena nanti jangan sampai ada persoalan di belakang hari. Ini urusannya dengan KPK. Memang itu prasyarat yang harus dijalankan," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyinggung rendahnya penyerapan anggaran kesehatan. Hal itu terungkap melalui video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Video itu berisi pidato Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Kepala Negara mengaku jengkel dengan sejumlah menterinya yang menurutnya masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis.

"Misalnya saya beri contoh. Bidang kesehatan, dianggarkan Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," lanjut Presiden.