Salin Artikel

Jubir Pemerintah: Kita Harus Bijak Menentukan Aktivitas di Luar Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, masyarakat harus bijaksana dalam menentukan aktivitas yang dilakukan di luar rumah.

Hal ini penting dilakukan saat memasuki masa produktif dan aman dari Covid-19.

"Produktif harus kita lakukan. Tetapi aktivitas kita harus selektif untuk hal-hal yang produktif, bukan untuk sesuatu yang tidak produktif," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (30/6/2020).

"Karenanya, kita semua harus bijaksana dalam menentukan aktivitas di luar rumah. Jangan lupa menggunakan masker," lanjutnya.

Yuri menuturkan, di masa produktif ada tiga tempat yang berpotensi menjadi titik penularan baru Covid-19.

Pertama, di kantor, ketika individu tidak disiplin menjaga jarak, tidak disiplin memakai masker dan tidak rajin mencuci tangan memakai sabun.

"Kedua di kendaraan umum. Kalau kita tidak pakai masker, tidak cuci tangan setelah turun dari kendaraan umum," ungkap Yuri.

Ketiga, di tempat makan seperti kantin, warung makan atau restoran. Sebab masyarakat sering berkumpul untuk antre makan siang, makan malam atau sarapan.

Sehingga, ia mengimbau masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap tiga lokasi ini.

Lebih lanjut Yuri mengingatkan agar masyarakat yang produktif di luar rumah sebisa mungkin tidak tertular Covid-19.

Jika sampai mereka tertular, akan berpotensi besar menularkan kepada anak-anak dan anggota keluarga lain di rumah.

"Risiko keluarga kita menjadi sangat besar manakala kita yang ada di luar rumah membawa penyakit ke rumah. Maka jangan sampai kita yang produktif tertular," tegas Yuri.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/17221761/jubir-pemerintah-kita-harus-bijak-menentukan-aktivitas-di-luar-rumah

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke